Muhammadiyah Kaltim Tegaskan Laporan Hukum ke Panji Bukan Sikap Kelembagaan, Gerakan Pusat Tidak Pengaruhi Kerukunan Daerah

Senin, 12 Januari 2026 - 03:34 WITA
Bagikan:
Foto: Kolase foto Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Kaltim, Adam Muhammad (kiri) dan official poster Film Mens Rea (Kanan, akun ofc X : @pandji)

SAMARINDA, Sketsa.id – Isu pelaporan hukum yang dilayangkan sejumlah kelompok, termasuk yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah, terhadap komika Panji atas konten stand-up comedy-nya dalam film Mens Rea masih hangat diperbincangkan. Menyikapi hal ini, Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Timur menegaskan bahwa aksi tersebut bukan merupakan sikap resmi kelembagaan Muhammadiyah.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Kaltim, Adam Muhammad, dalam wawancara dengan Sketsa.id. Ia menjelaskan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi memiliki struktur yang jelas.

“Aliansi Muda Muhammadiyah yang ramai melaporkan secara hukum Komika Panji merupakan satu bentuk gerakan yang itu di luar konteks Muhammadiyah,” jelas Adam, Sabtu(10/1/2026). “Secara struktural, secara struktur kelembagaan Muhammadiyah, itu bukan merupakan sikap resmi dari Muhammadiyah.”

Foto: Pernyataan Resmi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Flashback: Awal Mula Kontroversi Mens Rea
Kontroversi berawal dari rilisnya film Mens Rea yang menampilkan segmen stand-up comedy Panji. Materi komedi yang disampaikan Panji, yang kerap menyentuh isu sosial dan politik dengan nada kritis dan satir, dinilai melampaui batas oleh sebagian kelompok. Mereka menilai ada konten yang dianggap melecehkan atau tidak sensitif terhadap nilai-nilai tertentu, yang kemudian memicu gelombang laporan ke pihak berwajib. Film ini menjadi viral dan memecah opini publik di media sosial, terutama di platform X (Twitter).

Pentingnya Telaah Matang dan Etika Publik
Adam menekankan, sebagai warga negara, setiap orang memiliki hak konstitusional. Namun, ia mengingatkan pentingnya pertimbangan yang matang sebelum mengambil tindakan, termasuk bagi kader-kader yang bergerak di luar struktur formal atau yang disebutnya sebagai “Muhammadiyah kultural”.

“Apakah sudah ditelaah secara baik? Apakah sudah melakukan tabayun (klarifikasi) dan lain sebagainya?” tanyanya. Ia mengkhawatirkan gerakan itu hanya didasari “preferensi politik” semata, bukan pada substansi nilai. Ia juga menyampaikan pesan dari pimpinan Muhammadiyah agar dalam bermedia, termasuk menyampaikan kritik, harus berpegang pada prinsip etika publik, mencerahkan, dan berperadaban.

Dinamika di Kaltim Tetap Kondusif
Menanggapi dinamika di akar rumput, Adam menyebut situasi di Kalimantan Timur, khususnya di kalangan warga dan pemuda Muhammadiyah, tetap tenang dan tidak terpengaruh signifikan oleh gejolak di pusat.

“Di wilayah juga tidak terlalu rame, itu hanya di sekitaran pusat saja… semuanya tenang-tenang saja,” ujarnya. Menurutnya, iklim kolaborasi dan kerukunan antarumat beragama serta suku di Kaltim tetap terjaga dengan baik. Pemuda Muhammadiyah Kaltim, kata dia, tetap aktif menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk memajukan pembangunan daerah.

“Kita tidak terpengaruh dengan kejadian yang ada di Jakarta sana,” tegas Adam. Pernyataan ini menegaskan bahwa meski isu nasional ramai, namun semangat menjaga kebersamaan dan fokus pada pembangunan di tingkat daerah tetap menjadi prioritas.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan publik mendapatkan perspektif yang lebih utuh mengenai posisi kelembagaan Muhammadiyah, sekaligus melihat bahwa dalam menyikapi perbedaan, pendekatan dialogis dan menjaga harmoni sosial di tingkat lokal tidak boleh ditinggalkan. (cc)

Bagikan:

Bato.to vs KakaoPage: Penutupan Situs Bajakan Picu Debat Sengit di Kalangan Pembaca Manhwa, Manhua, dan Manga