Samarinda, Sketsa.id – Penyempurnaan sistem penyaluran Program Gratispol (Gratis Pendidikan untuk Kalimantan Timur) tahun anggaran 2026 menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pasca evaluasi tahun sebelumnya, Pemprov kini melibatkan kampus sebagai mitra aktif dalam proses verifikasi dan sosialisasi.
Hal ini ditegaskan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, dalam rapat koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi se-Kaltim, Selasa (3/2/2026).
“Komitmen kami adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Untuk mahasiswa baru, SK telah terbit dan transfer ke rekening kampus akan segera diproses. Peran kampus sangat vital untuk mengingatkan mahasiswanya segera menyelesaikan registrasi online,” jelas Dasmiah.
Proses untuk mahasiswa lama (semester 4, 6, dan 8) masih berlangsung dengan tahap verifikasi data melalui Dinas Dukcapil. “Verifikasi kependudukan ini langkah krusial untuk menghindari duplikasi atau ketidaksesuaian data. Hasilnya menjadi dasar penerbitan SK berikutnya,” tambahnya.
Belajar dari pengalaman, Pemprov mengaku telah memperbaiki sistem pendaftaran secara digital. Sistem baru diklaim mampu menyaring sejak tahap awal berdasarkan persyaratan utama, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan domisili di Kaltim.
“Dulu, ada ruang untuk kesalahan administratif karena sistem tidak ‘cerdas’ membedakan status. Sekarang, yang tidak memenuhi syarat otomatis terfilter. Ini bentuk penguatan akuntabilitas,” ungkap Dasmiah.
Merespons isu yang beredar, Dasmiah meluruskan bahwa penolakan tidak terkait dengan kelas eksekutif, kecuali di ITK dan Unikarta. “Faktor domisili dan validitas NIK lebih dominan. Kami meminta LBH atau pihak lain melaporkan dengan data lengkap agar bisa ditindaklanjuti bersama kampus,” pintanya.Hasil rapat menyepakati komitmen bersama. “Tidak ada laporan masalah dari kampus. Ini fondasi baik untuk kolaborasi yang lebih solid demi mahasiswa Kaltim,” pungkas Dasmiah. (*)
