Sketsa.id – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur, Yan, menyoroti adanya iuran sekolah yang dinilai berlebihan dan memberatkan sebagian siswa di wilayah tersebut. Isu ini mencuat dalam sebuah hearing di mana banyak laporan diterima terkait iuran yang dibebankan kepada orang tua murid.

Yan mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan menunjukkan beberapa iuran tersebut merupakan kesepakatan antara pihak sekolah dan komite sekolah. Dalam kesepakatan itu, orang tua murid yang menginginkan fasilitas tambahan seperti AC di ruang kelas setuju untuk memberikan iuran tambahan. Namun, iuran ini dianggap memberatkan bagi sebagian siswa yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.

“Ini yang menyebabkan beberapa siswa kita merasa keberatan sehingga muncul desas-desus dan pertanyaan di satu pihak,” ujar Yan.

Selain itu, Yan juga menyoroti adanya berbagai pungutan lain yang masih terjadi di sekolah-sekolah. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan, khususnya Kepala Dinas, harus segera menuntaskan berbagai persoalan yang terkait dengan penerimaan iuran di sekolah. Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen terhadap visi dan misi terkait pendidikan gratis, meskipun ada perbedaan persepsi tentang apa yang dimaksud dengan “gratis.”

“Dalam hal ini, yang dimaksud gratis adalah biaya SPP untuk SD dan SMP. Namun, definisi gratis ini bisa saja berbeda dalam persepsi masing-masing karena pemerintah tidak menanggung semua biaya secara keseluruhan,” jelasnya.

Yan juga menambahkan bahwa pemerintah telah menanggung biaya seragam sekolah seperti seragam merah putih, biru putih, pramuka, batik, dan kaos olahraga untuk siswa. Namun, program yang dibuat oleh komite sekolah merupakan hasil musyawarah antara orang tua murid dan tidak berhubungan langsung dengan program pemerintah.

“Jika iuran tersebut digunakan untuk hal yang salah, seperti pembangunan WC yang seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah, maka pemerintah akan bertindak tegas,” pungkasnya.(adv/adl)