Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi II DPRD Kaltim sekaligus anggota Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, menyampaikan catatan kritis terhadap kinerja APBD Kaltim 2024 dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD setempat, Selasa (17/06/2025). Ia menekankan ironi tingginya ketimpangan sosial dan pengangguran meski Kaltim menyumbang 48,4% PDRB Pulau Kalimantan.
Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, melalui juru bicaranya Afif Harun, menyoroti sejumlah persoalan dalam pertanggungjawaban APBD 2024. Meski angka kemiskinan turun dari 6,11% (2023) menjadi 5,78% (2024), jumlah absolut penduduk miskin masih mencapai 221.340 jiwa. Afif menegaskan hal ini mencerminkan ketimpangan yang kian melebar.
“Pemerintah perlu menjamin akses merata terhadap peluang ekonomi,” tegas Afif di Gedung Utama DPRD Kaltim.
Ia juga mengkritik tingginya pengangguran terbuka Kaltim (5,14%) yang melampaui rata-rata nasional (4,91%).
“Ini ironi. Kontributor terbesar PDRB Kalimantan justru punya pengangguran tertinggi. Diperlukan strategi penyerapan tenaga kerja konkret,” tegasnya.
Pada sisi pendapatan, Afif menyoroti
realisasi pendapatan kategori lain-lain yang hanya mencapai 72,2% dari target Rp202,4 miliar. Ia mendesak evaluasi serius terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk pergantian pimpinan untuk BUMD yang merugi.
Di bidang belanja, Fraksi Gerindra menilai efektivitas program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan peningkatan mutu guru belum optimal. Afif meminta pemerintah menyajikan data rinci unit rumah yang telah direhabilitasi, baik melalui APBD maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp2,597 triliun, Afif menyatakan hal tersebut mencerminkan ketidakoptimalan pelaksanaan program.
“SiLPA tinggi menunjukkan belanja pemerintah tertahan dan gagal menggerakkan ekonomi. Laporan pertanggungjawaban harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan konsistensi,” pungkasnya.
Fraksi Gerindra juga mendorong kolaborasi pemerintah dengan universitas dan lembaga riset lokal agar penelitian lebih aplikatif bagi pembangunan daerah. (Adv/DPRD Kaltim)
