Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang merosot, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap memaksakan diri menghadirkan solusi atas persoalan klasik warganya. Tahun ini, alokasi Rp15 miliar digelontorkan khusus untuk menangani krisis air bersih di Kecamatan Muara Jawa.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kukar periode 2024–2029, Rahmat Dermawan, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan setempat. Bukan perkara mudah, kata dia, karena saat bersamaan APBD sedang defisit dan efisiensi dipangkas di sana-sini. Tapi air bersih, menurut politikus PDI Perjuangan itu, bukan sekadar infrastruktur. Ia urusan hidup matinya warga.
“Air bersih bukan hanya soal pipa dan bak penampung. Ini soal kualitas hidup masyarakat. Maka di tengah keterbatasan sekalipun, ini harus tetap jalan,” ujarnya di hadapan warga dan unsur forkopimda yang hadir.
Sudah bertahun-tahun, keluhan serupa tak pernah usai. Sebagian warga Muara Jawa masih berjibaku dengan distribusi air yang timpang dan kualitas yang jauh dari layak. Rumah tangga terganggu, kesehatan terancam, bahkan aktivitas ekonomi ikut tersendat. Karena itu, Rahmat menegaskan, anggaran Rp15 miliar harus dikawal ketat agar benar-benar sampai ke akar masalah.
Namun ia tak menutup mata. Kondisi fiskal daerah memang sedang tidak bersahabat. Pendapatan menyusut, ruang gerak sempit, dan hampir semua sektor diminta menahan diri. Tapi di sinilah tantangannya, kata Rahmat, pelayanan publik tak boleh berhenti hanya karena angka di atas kertas sedang merah.
“Kita defisit, kita efisiensi, itu fakta. Tapi pemerintah tidak boleh berhenti melayani. Apalagi untuk kebutuhan dasar seperti air bersih,” tegasnya.
Selain air bersih, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan jalan lingkungan. Infrastruktur dasar ini, menurutnya, jadi urat nadi mobilitas warga—dari anak sekolah yang butuh akses aman, pedagang yang mengandalkan distribusi lancar, hingga ekonomi lokal yang butuh denyut cepat.
Dalam situasi serba terbatas, Rahmat mengajak semua pihak tak bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas level—kabupaten, provinsi, pusat—menjadi keniscayaan. Sinergi itu, kata dia, yang akan menjaga program prioritas tetap hidup meski pundi-pundi daerah menipis.
“Perencanaan matang, pengawasan ketat, dan kerja sama semua pihak. Itu kuncinya. Bertahap, tapi pasti. Yang penting jalan,” ujarnya.
Ia pun berharap masyarakat ikut mengawal. Bukan sekadar menunggu hasil, tapi ambil bagian menjaga agar program ini benar-benar menjawab dahaga mereka selama ini. (*)
