Samarinda, Sketsa.id– Dunia pers kembali menghadapi tekanan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda mengecam keras tindakan intimidasi yang dialami sejumlah jurnalis saat melakukan peliputan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar yang melibatkan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
Insiden ini dinilai tidak hanya sebagai pelanggaran etika, tetapi juga ancaman langsung terhadap kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dua Insiden Beruntun dalam Rentang Tiga Hari
Peristiwa pertama terjadi pada Sabtu malam, 19 Juli 2025, sekitar pukul 23.00 WITA. Sejumlah jurnalis yang sedang mewawancarai Rudy Mas’ud usai ia terpilih dalam Musda Partai Golkar mendapati sikap intimidatif dari seorang ajudan pria berbadan tegap. Ajudan itu meminta wartawan menghentikan wawancara dengan gestur kasar, bahkan sampai menyentuh fisik beberapa jurnalis.
Salah satu wartawan mengalami penekanan pada pergelangan tangan dan bahu saat sedang merekam video untuk kepentingan pemberitaan.
Insiden kedua terjadi dua hari kemudian, pada Senin, 21 Juli 2025, dalam sesi doorstop seusai agenda resmi. Kali ini, seorang ajudan perempuan menggunakan nada tinggi dan intimidatif kepada jurnalis yang sedang bertanya. Kalimat seperti “Mas ini dari kemarin kayak gini, kutandai mas yang ini,” dilontarkan sambil melotot.
Setelah wawancara selesai, wartawan tersebut kembali didatangi oleh ajudan perempuan tersebut bersama seorang ajudan pria, dan dimintai identitas.
Meski tidak terjadi kekerasan lanjutan, AJI Samarinda menilai bahwa tekanan semacam ini sudah melampaui batas dan mencoreng prinsip-prinsip demokrasi.
AJI: Jurnalis Bukan Musuh, Tapi Mitra Informasi
Dalam siaran pers resminya, AJI Samarinda menyampaikan lima poin pernyataan sikap, antara lain:
1. Mengecam segala bentuk intimidasi—baik verbal maupun fisik—yang dilakukan oleh ajudan Gubernur Rudy Mas’ud terhadap jurnalis.
2. Menuntut permintaan maaf terbuka dari Rudy Mas’ud sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas tim yang bertindak represif.
3. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap standar etika ajudan pejabat publik dalam berinteraksi dengan jurnalis.
4. Mengimbau seluruh pejabat dan tokoh politik untuk menghormati kerja jurnalistik sebagai bagian penting dari demokrasi.
5. Mengajak media, organisasi profesi, dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini agar tidak berlalu tanpa tindak lanjut.
“Jurnalis bukan musuh, melainkan mitra dalam menyediakan informasi bagi masyarakat. Tindakan intimidasi tidak bisa ditoleransi,” tegas Hasyim Ilyas, Koordinator Divisi Advokasi AJI Samarinda.
Senada, Ketua AJI Samarinda, Yuda Almerio, menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan pentingnya penguatan solidaritas antarpewarta.
“Kita harus pastikan jurnalis bekerja di ruang yang aman dan bebas dari tekanan.”
Seruan untuk Tanggung Jawab Moral dan Politik
AJI Samarinda mendesak agar Rudy Mas’ud menunjukkan tanggung jawab moral dan politik atas tindakan timnya. Permintaan maaf terbuka dinilai penting sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi jurnalis sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah. (*)
