Samarinda, Sketsa.id – Akses pendidikan menengah di wilayah perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi banyak keterbatasan. Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), salah satu daerah yang tergolong 3T (tertinggal, terdepan, terluar), menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel yang menilai infrastruktur dasar pendidikan di wilayah tersebut belum memadai.
Menurut Ekti, keterbatasan ini berdampak langsung terhadap akses pendidikan masyarakat. Salah satunya di Ujoh Bilang, ibu kota Mahulu, yang hingga kini hanya memiliki satu SMA Negeri dengan kapasitas sekitar 400 siswa.
“Jika hanya satu sekolah menengah atas, jelas tidak cukup. Harus dibangun unit sekolah tambahan agar kebutuhan pendidikan masyarakat bisa terpenuhi,” ucap Ekti, Jumat (20/06/2025).
Hingga saat ini, Mahulu tercatat baru memiliki empat SMA Negeri. Ekti menyebutkan adanya rencana pembangunan unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru di Mahulu, hasil diskusi dengan jajaran Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kutai Barat dan Mahulu.
“Kami berdiskusi untuk wilayah Kutai Barat dan Mahulu. Salah satu poinnya adalah rencana pembangunan SMK di Mahulu,” ungkapnya.
Meski demikian, realisasi pembangunan SMK baru tersebut membutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten, terutama dalam hal penyediaan lahan.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah segera menghibahkan lahan sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan pendidikan.
Pembahasan mengenai jurusan yang akan dibuka juga masih berlangsung. Ekti menekankan pentingnya penyusunan jurusan yang sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan dunia kerja di wilayah perbatasan.
Sementara itu, kondisi pendidikan di Kutai Barat dinilai lebih baik. Namun, Ekti tetap mendorong pengembangan sekolah di wilayah tersebut, termasuk rencana pendirian sekolah unggulan.
“Untuk Kubar, arah pengembangannya lebih ke model sekolah unggulan,” terangnya. (Adv/DPRD Kaltim)
