Samarinda, Sketsa.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya pemberian hak dan kesempatan yang setara bagi perempuan penyandang disabilitas untuk turut serta dalam percepatan pembangunan daerah.
Dalam pernyataannya, Ananda—yang akrab disapa Nanda—menyatakan bahwa perempuan disabilitas perlu diberi ruang untuk berkontribusi secara strategis dalam berbagai sektor pembangunan.
Ia mendorong adanya kolaborasi lintas sektor guna memperluas akses dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, politik, serta ekonomi.
“Perempuan disabilitas selama ini masih minim dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Sebagian besar justru hanya berperan sebagai penerima manfaat, bukan sebagai pelaku aktif,” jelas Nanda.
Ia juga menyoroti berbagai hambatan nyata yang dihadapi oleh kelompok ini, khususnya dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap peluang ekonomi.
Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan kebijakan yang menjamin kesetaraan serta mendorong keterlibatan aktif.
“Hambatan tersebut sangat terasa bagi mereka. Inilah pentingnya menciptakan ruang yang setara agar perempuan disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan terlibat langsung dalam pembangunan,” ujarnya.
Kendati pemerintah telah menginisiasi sejumlah program untuk mendukung kelompok disabilitas, Ananda menilai implementasinya masih belum merata, dan belum sepenuhnya melibatkan perempuan disabilitas dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.
“Sudah semestinya mereka dilibatkan secara langsung, karena mereka juga memiliki hak yang sama dalam menentukan arah pembangunan,” tambahnya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengingatkan bahwa pendekatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan harus lebih partisipatif.
Dirinya menilai pendekatan yang hanya bersifat dari atas ke bawah (top-down) perlu dikombinasikan dengan dialog dan masukan langsung dari kelompok disabilitas agar kebijakan yang diterapkan benar-benar relevan dan berkelanjutan.
“Kita perlu mendorong kebijakan yang tidak hanya bersifat formalitas atau bantuan sepihak, tetapi benar-benar lahir dari pemahaman yang utuh terhadap kebutuhan kelompok disabilitas,” pungkasnya. (adv/DPRD Kaltim)
