Samarinda, Sketsa.id – DPRD Kalimantan Timur mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap praktik tambang ilegal di Kawasan Hutan Pendidikan (KDHTK) seluas 300 hektare. Hal ini mengemuka dalam Rapat Gabungan Komisi I-IV DPRD Kaltim yang dihadiri seluruh anggota dewan.
“Kami berharap kasus ini tidak terulang. Aparat penegak hukum harus bekerja serius untuk mengungkap pelaku dan proses hukumnya jangan berhenti di tengah jalan,” tegas Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Ananda membeberkan bahwa kawasan hutan yang dijaga hanya oleh tiga petugas itu memerlukan dukungan sarana-prasarana memadai.
“Kami akan mengusulkan penambahan personel, kendaraan khusus, atau motor patroli untuk memudahkan pengawasan,” ujarnya.
Selain itu, Ananda menyoroti evaluasi batasan usia di Program GratisPol khususnya untuk jenjang S3.
“Kami dukung revisi persyaratan usia agar lebih inklusif. Program harus berjalan dulu, nanti kita lihat apa yang perlu diperbaiki,” katanya.
Ia juga mengajak media untuk aktif memantau perkembangan kasus tambang ilegal.
“Wartawan bisa membantu dengan melaporkan progres penegakan hukum, bukan hanya menanyakan saat Rapat Tingkat Pimpinan (RTP),” imbau Ananda.
Terakhir, Ananda mengingatkan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi, dan masyarakat untuk menjaga aset lingkungan.
“Ini bentuk komitmen kami agar Kaltim bebas dari kerusakan ekologis,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
