Samarinda, Sketsa.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan komitmen dewan mendukung Program “GratisPol” (Gratis Pendidikan dan Layanan Publik) yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim sebagai bagian dari visi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Program ini mencakup pendidikan gratis untuk jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi, termasuk evaluasi batasan usia khususnya untuk penerimaan jenjang S3 (doktoral), serta layanan publik dasar tanpa biaya bagi masyarakat.
“Program ‘GratisPol’ sedang difinalisasi, termasuk mekanisme penyaluran dan cakupan penerima. Anggarannya sedang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, tetapi ini tetap prioritas,” tegasnya Ananda dalam wawancara dengan awak media.
Ia menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan akses pendidikan berkualitas. Namun, Ananda mengakui tantangan pada efisiensi anggaran.
“Penerima diprediksi ribuan, sehingga perlu skema tepat agar tidak membebani APBD. Kami telah berkoordinasi dengan Banggar dan TAPD untuk memastikan alokasi dana optimal,” tambahnya.
Terkait isu pemangkasan anggaran dari Rp500 miliar ke Rp200 miliar yang lagi beredar di publik, Ananda menegaskan bahwa istilah “anggaran pokir” tidak relevan.
“Mungkin yang dimaksud adalah anggaran sekretariat DPRD atau program lain yang sedang dievaluasi. Yang pasti, program prioritas seperti ‘GratisPol’ akan diutamakan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),” tegasnya.
Ananda juga mengimbau masyarakat sabar menunggu implementasi program.
“Seperti halnya penanganan banjir di Samarinda yang sedang diperbaiki melalui proyek drainase, program ‘GratisPol’ juga memerlukan waktu untuk disiapkan secara matang,” pungkasnya. (ADV/ DPRD Kaltim)
