Samarinda, Sketsa.id — Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya pembenahan infrastruktur dan mitigasi banjir sebagai syarat utama keberhasilan program swasembada pangan yang direncanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di Samarinda. Hal ini disampaikannya menanggapi rencana pengembangan lahan pertanian di sejumlah wilayah kota, termasuk Lempake dan Makroman, yang kerap terdampak banjir.
“Sebelum menentukan lokasi persawahan, infrastruktur harus dibenahi terlebih dahulu. Jangan sampai program swasembada pangan justru terhambat oleh masalah banjir atau ketidaksiapan lahan,” tegas Ananda saat dimintai keterangan awak media, Rabu (21/5/2025).
Ananda mencontohkan gagal panen seluas 50 hektare di Lempake dua hari lalu, akibat banjir sebagai bukti urgensi perbaikan sistem pengairan dan drainase. Menurutnya, Pemprov perlu memperkuat database pertanian untuk memetakan lokasi yang cocok bagi komoditas tertentu serta mengevaluasi infrastruktur yang masih bermasalah.
“Pendataan harus jelas: mana lahan yang layak, jenis tanaman yang sesuai, dan titik rawan banjir. Ini kunci agar target swasembada tercapai,” ujarnya.
Terkait mitigasi bencana, Ananda mengungkapkan bahwa anggaran tanggap darurat bencana dari pemerintah provinsi dan kota sudah tersedia dan bisa dimanfaatkan untuk antisipasi kerugian akibat banjir.
“Mekanisme penggunaan dana bencana sudah ada dalam postur anggaran, baik belanja langsung, hibah, maupun bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Ini harus dioptimalkan agar respons terhadap bencana lebih cepat,” jelasnya.
Meski mendukung penuh rencana pengembangan lahan pertanian di Samarinda, Ananda mengingatkan pemerintah untuk mempercepat persiapan teknis.
“Samarinda harus siap. Jika belum, kita harus berlari kencang untuk mengejar ketertinggalan. Jangan sampai niat baik swasembada justru mentah karena banjir atau infrastruktur yang buruk,” tegas politisi Partai PDIP itu.
Ia juga meminta Pemprov transparan dalam menentukan lokasi sawah baru serta melibatkan data aktual yang bisa diakses publik, termasuk wartawan.
“Wilayah seperti Lempake dan Makroman sudah ada, tapi perlu perluasan dan pembenahan. Database-nya bisa diverifikasi, jangan sampai asal pilih lokasi,” pungkas Ananda.
Program swasembada pangan Pemprov Kaltim kini menjadi sorotan, terutama setelah gagal panen di Lempake memicu kekhawatiran masyarakat. Dengan penekanan pada infrastruktur dan mitigasi bencana, Ananda berharap rencana ini tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar terwujud dengan dukungan kebijakan yang konkret. (Adv/DPRD Kaltim)
