Samarinda, Sketsa.id – Program Gratispol yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud–Seno Aji, terus digodok untuk segera direalisasikan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan tinggi gratis ini bergantung pada regulasi yang kuat dan skema pembiayaan jangka panjang yang matang.Menurut Ananda, regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) sedang dalam tahap asistensi di Kementerian Dalam Negeri.
Untuk anggaran, DPRD Kaltim telah mengusulkan Rp185 miliar dalam APBD Perubahan 2025.
“Anggaran ini awalnya untuk mahasiswa baru di 2025. Tapi mulai 2026, program akan mencakup semua mahasiswa penerima, sehingga kebutuhan dana bisa melonjak hingga Rp1,3 triliun, bahkan Rp1,5 triliun sampai 2030,” jelasnya, Sabtu (14/6/2025).
Ananda menambahkan, karena anggaran berasal dari APBD, pengelolaan keuangan daerah harus hati-hati dan berkelanjutan. Ia juga menyoroti tantangan kewenangan, sebab pendidikan tinggi secara aturan bukan wewenang pemerintah provinsi
“Koordinasi dengan pusat sangat penting agar program ini aman secara hukum,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Soal kemungkinan pergeseran anggaran, Ananda menyebut belum ada pembahasan spesifik. Namun, ia membuka peluang penyesuaian anggaran di masa depan, terutama karena adanya efisiensi pada 2025.
“Kami dukung penuh program ini, tapi regulasi dan pendanaan harus jelas agar berjalan lancar,” tutupnya. (*)
