Samarinda, Sketsa.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah berupaya keras menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025, Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Kota Samarinda mengalami pemotongan signifikan sebesar 49 persen, dari Rp2,7 triliun menjadi Rp1,361 triliun.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan hal ini usai menggelar rapat koordinasi bersama jajaran perangkat daerah pada Kamis, 16 Oktober 2025. Meski anggaran daerah tahun 2026 terdampak, Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tidak akan larut dalam keluhan, melainkan fokus pada langkah adaptasi untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.
“Kami tidak ingin membuang energi untuk mengeluh. Yang terpenting adalah bagaimana kami beradaptasi agar pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik tetap berjalan prima,” ujar Andi Harun.
Langkah Mitigasi Efisiensi Anggaran
Untuk menghadapi penurunan fiskal sebesar 35 hingga 40 persen, Pemkot Samarinda telah menyiapkan sejumlah langkah teknokratis. Pertama, efisiensi anggaran rutin dilakukan dengan memangkas belanja makan-minum di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretariat Kota.
“Hingga kini, kami belum menganggarkan belanja makan-minum di OPD,” ungkapnya.
Selain itu, perjalanan dinas juga akan dipangkas hingga 90 persen, kecuali untuk keperluan mendesak yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Efisiensi lainnya dilakukan pada biaya pemeliharaan, termasuk penghematan listrik dan fasilitas kantor.
“Jika di rumah kita bisa hemat listrik, mengapa di kantor tidak? Ini menjadi pengingat untuk lebih disiplin dalam pengelolaan anggaran,” tambah Andi.
Program Strategis dan Kesejahteraan Pegawai Tetap Terjamin
Meski sejumlah pos anggaran dipangkas, Andi Harun menegaskan bahwa belanja pegawai dan program strategis Pemkot Samarinda tetap aman. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai, belanja untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta non-ASN tidak akan mengalami pengurangan. Program unggulan seperti Probebaya, yang mencakup pemeliharaan jalan dan drainase, juga dipastikan tetap berjalan.
“Secara teknokratis, kami pastikan tidak ada pengurangan sepeser pun untuk pegawai. Program Probebaya aman, begitu juga dengan pemeliharaan infrastruktur dasar,” tegas mantan anggota DPRD Kalimantan Timur ini.
Namun, untuk proyek pembangunan baru seperti kolam retensi atau infrastruktur tambahan, Pemkot Samarinda akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ada.
Optimalisasi PAD untuk Kurangi Ketergantungan
Sebagai strategi jangka menengah, Pemkot Samarinda berencana menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Salah satu langkahnya adalah meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ada sektor pendapatan lain yang bisa kami optimalkan. BUMD, misalnya, harus meningkatkan kontribusinya untuk mendukung APBD,” jelas Andi Harun.
Dengan langkah-langkah ini, Andi Harun optimistis Samarinda dapat melewati tantangan fiskal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan terbaik meski dalam kondisi keterbatasan anggaran,” tutupnya.(*)
