Tenggarong, Sketsa.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah strategis dengan mengalokasikan anggaran hingga Rp10 miliar pada 2026 mendatang. Dana tersebut ditujukan untuk menuntaskan masalah irigasi yang selama ini membelenggu sektor pertanian di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong.
Komitmen ini ditegaskan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, usai melakukan pemantauan langsung di kawasan Rapak Rabau, Desa Bengkuring RT 39, Kamis (23/10/2025). Ia menyaksikan sendiri bagaimana genangan air akibat hujan merendam sekitar 200 hektare lahan sawah, membuatnya tidak bisa ditanami.
“Dari laporan masyarakat, ada sekitar 200 hektare lahan di sini yang tak bisa ditanami karena selalu tergenang. Solusinya, kita perlu melakukan normalisasi aliran air menuju sungai,” papar Aulia.
Dalam kunjungannya, Bupati menekankan bahwa penguatan sektor pertanian adalah pilar utama visi Kukar Idaman Terbaik. Strategi yang diambil adalah dengan mengoptimalkan lahan yang sudah ada, alih-alih membuka lahan baru, mengingat jumlah petani yang terbatas.
“Dari total 17 ribu hektare lahan sawah di Kukar, hanya sekitar 13 ribu hektare yang aktif ditanami. Sisanya, seperti di Loa Ipuh ini, masih ‘bra’ atau belum termanfaatkan,” ujarnya.
Rencana teknis penanganan telah disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Kini, yang diperlukan adalah dukungan kebijakan dan penganggaran agar eksekusi segera dapat dimulai. Bupati menilai masalah di Loa Ipuh layak untuk segera ditangani, termasuk di daerah Jahab yang disebut memiliki kondisi serupa.
Tak hanya fokus pada normalisasi irigasi, perhatian juga diberikan pada infrastruktur pendukung. Bupati turut meninjau kondisi jalan usaha tani yang menjadi urat nadi distribusi hasil panen.
“Jalan usaha tani ini akan menjadi bagian dari intervensi kita. Tujuannya agar petani lebih mudah mengangkut hasil bumi ke pasar,” tambahnya.
Untuk merealisasikan program ini, Bupati telah berkoordinasi dengan Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PDI Perjuangan, Fatlon, guna mengawal masuknya anggaran ini dalam pembahasan APBD 2026.
“Besar anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp8 hingga Rp10 miliar, sesuai kajian Dinas PU. Dengan intervensi ini, kita berharap produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani kita semakin kuat,” pungkas Aulia.(Cc/Adv/Diskominfo Kukar)
