Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih dialami Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) meski telah 12 tahun berdiri. Pernyataan tegasnya ini disampaikan menyusul RDP (rapat dengar pendapat) dengan Forum Masyarakat Peduli Mahulu yang menyampaikan keluh kesah warga.
“Inti dari RDP bersama Forum Masyarakat Peduli Mahulu adalah penyampaian keluh kesah masyarakat bahwa selama 12 tahun sejak pembentukannya hingga hari ini, kesenjangan dan ketimpangan pembangunan di Mahulu masih sangat dirasakan. Khususnya terkait masalah infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan,” tegas Subandi.
Ia menggarisbawahi ironi besar dalam kondisi ini.
“Ini sungguh ironis. Kaltim adalah provinsi yang sangat kaya akan sumber daya alam, bahkan merupakan salah satu penyumbang terbesar, ketiga atau kedua secara nasional. Namun, ada satu kabupaten yang masih bisa dikatakan ‘terisolasi’,” ujarnya.
Kondisi infrastruktur yang buruk ini, lanjut Subandi, berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok masyarakat Mahulu yang melambung tinggi.
“Tadi disampaikan oleh masyarakat bahwa harga satu karung beras 10 kilogram saja bisa mencapai Rp800.000. Bayangkan, berapa penghasilan warga per bulan jika untuk membeli 10 kg beras saja harus Rp800.000?” tanyanya dengan nada prihatin.
Subandi menjelaskan akar masalahnya.
“Ini terjadi terutama karena kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai. Akibatnya, para pedagang dan distributor enggan masuk ke Mahulu. Satu-satunya solusi transportasi saat ini adalah pesawat terbang, yang biayanya relatif jauh lebih mahal, sehingga membuat harga barang melambung jauh di atas pasaran.”
Melihat kondisi ini, Subandi menegaskan bahwa ketertinggalan Mahulu tidak boleh dibiarkan berlanjut.
“Ke depan, ini tidak boleh terjadi lagi. Artinya, prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur juga harus benar-benar berpihak pada Mahulu,” pungkas anggota dewan terpilih itu.
Menekankan perlunya kebijakan afirmatif untuk mengatasi isolasi dan ketimpangan di kabupaten penghasil sumber daya alam tersebut. (Adv/DPRD Kaltim)
