Samarinda, Sketsa.id – Kondisi fisik Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Jakarta mendapat sorotan tajam dari Komisi I DPRD Kaltim. Dalam kunjungan kerja pada Rabu (25/6/2025), para anggota dewan menemukan kerusakan struktural yang dinilai serius dan tak boleh diabaikan.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, secara tegas menyatakan temuan tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan pemeliharaan aset daerah. Meski tergolong bangunan baru, kata dia, beberapa bagian gedung di Jalan Kramat II, Jakarta Pusat itu telah mengalami kebocoran dan kerusakan yang mengancam kelancaran fungsi layanan.
“Kondisinya benar-benar memprihatinkan. Ini bukan sekadar masalah perbaikan kecil-kecilan, tapi mendesak untuk direhabilitasi secara total jika kita ingin kantor ini mewakili Kaltim dengan layak di ibu kota negara,” tegas Baharuddin Demmu dalam keterangan resminya, menekankan urgensi perbaikan.
Baharuddin, yang didampingi anggota Komisi I lainnya, Didik Agung Eko Wahono dan Safuad, berdialog langsung dengan pengelola kantor penghubung. Ia menegaskan peran vital kantor tersebut sebagai ujung tombak Pemprov Kaltim di Jakarta, mencakup pelayanan masyarakat, promosi daerah, hingga dukungan logistik kegiatan pemerintah.
“Karena fungsinya yang strategis, perhatian terhadap infrastrukturnya harus menjadi prioritas utama. Kami meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk segera bertindak, jangan abai. Jika memang perlu revitalisasi besar-besaran, maka lakukanlah. Ini menyangkut citra dan martabat daerah kita di tingkat nasional,” tambah Baharuddin.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas fasilitas publik di kantor penghubung, terutama ruangan yang sering digunakan warga Kaltim di Jakarta. Menurut Baharuddin, pelayanan yang memadai dan nyaman merupakan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga hubungan dengan warganya yang merantau. (ADV/ DPRD Kaltim)
