Samarinda, Sketsa.id – Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kota Samarinda Senin lalu (12/5/2025) kembali menyebabkan genangan besar di sejumlah titik, dengan wilayah Loa Janan Ilir mengalami dampak terburuk.
Genangan air yang meluas tidak hanya membanjiri kawasan permukiman, tetapi juga melumpuhkan lalu lintas di sejumlah ruas utama, terutama Jalan HM Rifadin yang mengalami pemutusan akses dan kemacetan parah selama tiga hari berturut-turut.
Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menyatakan bahwa peristiwa tersebut mencerminkan masalah mendasar yang jauh dari sekadar persoalan cuaca.
“Ini lebih dari sekadar curah hujan. Hampir seluruh Samarinda mengalami dampak, bahkan wilayah pinggiran pun ikut terdampak. Di Loa Janan, dapur umum masih beroperasi karena puluhan rumah belum surut,” ungkap Darlis, Minggu (18/5/2025).
Ia menguraikan bahwa penyebab utama banjir bukan hanya tingginya curah hujan, melainkan juga buruknya tata kelola drainase perkotaan dan aktivitas pertambangan yang mengganggu ekosistem di kawasan hulu. Samarinda, menurutnya, berada di posisi yang sangat rawan karena menjadi muara aliran air dari wilayah sekitar.
“Kondisi drainase yang tidak memadai serta kegiatan tambang di hulu memperbesar volume air yang mengalir ke kota. Kita tidak bisa terus-terusan menyalahkan cuaca,” tegasnya.
Darlis mengkritik pendekatan yang selama ini dilakukan pemerintah daerah dalam menangani banjir, yang menurutnya hanya bersifat reaktif.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menyusun strategi menyeluruh yang mencakup evaluasi perizinan tambang, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan perbaikan sistem drainase secara menyeluruh.
“Kita butuh langkah konkret dan terencana. Samarinda adalah pusat pemerintahan provinsi, jadi harus punya sistem perlindungan terhadap risiko bencana seperti ini,” tambahnya.
Banjir yang belum surut di Loa Janan Ilir membuat warga masih bergantung pada bantuan dari relawan dan pemerintah. Sementara itu, kemacetan di Jalan HM Rifadin terus menghambat mobilitas harian dan jalur distribusi barang.
Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda sudah dikerahkan ke lapangan untuk memberikan bantuan dan memantau perkembangan situasi. Namun, warga mulai mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyediakan solusi jangka panjang.
Darlis kembali mengingatkan pentingnya penegakan aturan terhadap pelaku industri ekstraktif dan penyusunan kebijakan yang berpihak pada keselamatan warga kota.
“Kalau pendekatannya masih seperti ini, jangan heran kalau banjir terus berulang. Sudah waktunya ada kebijakan serius yang berpihak pada kepentingan publik,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
