Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera mengambil peran konkret menyikapi dua persoalan krusial: keterbatasan daya tampung sekolah negeri jenjang SMA/SMK dan ancaman banjir yang kerap melanda Balikpapan, terutama jelang pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Terkait pendidikan, Damayanti menekankan bahwa pemerintah provinsi wajib hadir di tengah masyarakat, utamanya setiap jelang tahun ajaran baru.
“Fakta menunjukkan 51% anak-anak kita yang lulus SMP tidak tertampung di sekolah negeri jenjang SMA atau SMK. Ini persoalan berulang yang harus direspons serius,” tegasnya, Sabtu (21/6/2025).
Ia mengingatkan bahwa sekolah negeri menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sehingga perlu langkah strategis memperluas akses pendidikan.
Damayanti juga menyoroti posisi strategis Balikpapan sebagai gerbang utama Kaltim dan wilayah penyangga IKN.
“Jangan sampai pemerintah provinsi tutup mata. Balikpapan adalah wajah pertama Kaltim, apalagi dengan momentum IKN,” ujarnya.
Pada isu banjir, anggota dewan ini menyatakan bahwa perkembangan daerah harus dibarengi mitigasi lingkungan.
“Ketika daerah maju, banjir kerap jadi dampak. Contohnya pertumbuhan perumahan yang mengorbankan daerah resapan air,” jelas Damayanti.
Ia merujuk kasus banjir di Samarinda dan kawasan Wika, Balikpapan, yang sebelumnya tak rawan banjir.
“Pemerintah wajib menyediakan petunjuk teknis (juknis) ketat untuk perumahan, termasuk jaminan preservasi resapan air. Kita menyambut pembangunan, tapi lingkungan tidak boleh dikorbankan,”pungkasnya.
Pernyataan Damayanti ini menegaskan urgensi kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemangku kepentingan guna mengantisipasi dampak sosial-ekologis pembangunan, khususnya di Balikpapan yang tengah bersiap menyambut IKN. (Adv/DPRD Kaltim)
