Samarinda, Sketsa.id — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menegaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis yang sedang digencarkan pemerintah harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Tanpa dukungan infrastruktur, layanan gratis tersebut dinilainya menjadi sia-sia.
Damayanti menyoroti kesenjangan akses kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T. Menurutnya, meski program gratis digulirkan, masyarakat di daerah 3T tetap kesulitan memanfaatkannya akibat minimnya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, serta sulitnya transportasi.
“Gratis itu tidak hanya sekadar memberi fasilitas kesehatan atau pendidikan, tetapi harus diimbangi dengan sarana dan prasarana. Sesuatu itu menjadi percuma kalau gratis tetapi tidak dibarengi oleh sarana dan prasarana. Bagaimana mau dapat yang gratisnya kalau fasilitasnya tidak ada?” tegas Damayanti menanggapi isu ini, Sabtu (22/6).
Lebih lanjut, politisi ini mengungkapkan bahwa dirinya dan Komisi IV DPRD Kaltim secara aktif mendorong dilakukannya pemetaan menyeluruh terhadap infrastruktur, baik pendidikan maupun kesehatan. Tujuannya, memastikan pembangunan merata dan tidak mengabaikan daerah 3T hanya karena lokasinya yang jauh.
“Jangan sampai yang 3T itu terabaikan. Sekali lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diutamakan. Pemerintah harus hadir tidak hanya untuk masyarakat perkotaan, tetapi juga di daerah 3T,” imbuh Damayanti.
Merespons usulan agar tenaga kesehatan tidak hanya menunggu di puskesmas, Damayanti mendesak pemerintah lebih peka. Ia menekankan pentingnya memberikan perlakuan khusus, termasuk insentif yang berbeda, bagi tenaga kesehatan dan pendidik yang bertugas di daerah 3T dibandingkan dengan rekan mereka di kota.
“Harus ada pembeda. Insentifnya jangan disamakan antara yang di kota dan di daerah 3T. Kalau disamakan, pasti orang berbondong-bondong memilih kota. Hargai pengorbanan mereka yang bertugas jauh dari keluarga dengan memberikan insentif yang sesuai,” pungkas Damayanti.
Ia menilai penghargaan berupa insentif khusus ini penting untuk menarik dan mempertahankan tenaga profesional di wilayah terpencil. (ADV/ DPRD Kaltim)
