Damayanti Soroti Krisis Air Balikpapan dan Desak Realisasi Pendidikan Gratis

FOTO: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti

Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa Balikpapan menghadapi tantangan ketersediaan air bersih yang serius dan mendesak percepatan penyelesaian proyek Sungai Wai sebagai solusi jangka panjang. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi pertanyaan mengenai krisis air yang melanda kota tersebut.

“Balikpapan termasuk daerah yang kekurangan air karena sumber airnya sangat terbatas,” tegas Damayanti, Sabtu (21/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa sumber air potensial, Sungai Wai, masih terkendala perizinan karena berlokasi di kawasan hutan lindung.

“Kita mendorong pemerintah provinsi segera menyelesaikan keberadaan Sungai Wai sebagai sumber air. Kendalanya, lokasinya masuk hutan lindung dan ada kekhawatiran terhadap kerusakan habitat. Kita perlu cari solusi terbaik agar kebutuhan dasar masyarakat akan air terpenuhi.”

Pendidikan Gratis: Implementasi dan Kualitas Sekolah

Damayanti juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pembebasan biaya pendidikan untuk SD dan SMP. Ia menegaskan bahwa kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan gratis, terutama untuk jenjang 9 tahun, sudah seharusnya dilaksanakan tanpa perlu menunggu putusan MK, merujuk pada Pasal 31 UUD 1945.

“Pemerintah harus hadir memberikan pendidikan ke anak-anak kita. Seharusnya sudah gratis dari dulu, tidak perlu menunggu putusan MK,” ujar Damayanti.

Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang mengkotakkan sekolah menjadi ‘sekolah rakyat’ dan ‘sekolah unggulan’.

“Secara pribadi saya kurang setuju. Setiap sekolah seharusnya menjadi unggulan dan memiliki kualitas yang layak.”

Damayanti menyoroti fenomena sekolah swasta yang tetap diminati walau berbayar karena dinilai lebih berkualitas.

“Ini harus menjadi introspeksi pemerintah provinsi. Kenapa sekolah swasta jadi idaman walau berbayar? Pemerintah perlu memastikan sekolah di bawah naungannya memiliki kualitas bagus seperti swasta.”

Harapan Realisasi Cepat

Menanggapi pertanyaan mengenai waktu realisasi putusan MK tentang pendidikan gratis, Damayanti menyatakan harapannya agar segera dilaksanakan. Ia mengapresiasi langkah beberapa daerah, termasuk Balikpapan dan Samarinda, yang dinilainya telah lebih maju.

“Mudah-mudahan secepat dan sesegera mungkin,” harap Damayanti.

“Di Samarinda dan Balikpapan, sekolah SD dan SMP sudah gratis. Bahkan di Balikpapan, seragam sekolah pun digratiskan. Semoga ini bisa menjadi contoh dan segera diimplementasikan secara luas sesuai amanat MK.” (Adv/DPRD Kaltim)