Jakarta, Sketsa.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mendesak pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam gelombang demonstrasi yang berlangsung akhir Agustus lalu. Melalui Kantor Komisaris Tinggi HAM (OHCHR), PBB menyerukan investigasi yang “cepat, menyeluruh, dan transparan” menyusul eskalasi kekerasan yang menewaskan sejumlah warga sipil.
Demonstrasi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 bermula dari protes terhadap kenaikan gaji anggota DPR di tengah kebijakan penghematan negara. Aksi damai yang diikuti mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek online itu berubah tragis setelah insiden penabrakan yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, oleh kendaraan aparat di Jakarta.
Duka pun menyebar ke berbagai daerah:
– Di Makassar, tiga warga sipil tewas dalam pembakaran gedung DPRD
– Seorang pemuda, Rusdamdiansyah, menjadi korban kekerasan massa
– Di Solo, Sumari (60) meninggal diduga akibat paparan gas air mata
– Rheza Sendy Pratama, mahasiswa Yogyakarta, tewas dengan luka berat di sekitar Markas Polda DIY
PBB: “Kekuatan Harus Proporsional”
Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani menyatakan keprihatinan mendalam: “Kami memantau dengan cermat serangkaian insiden kekerasan di Indonesia.”
PBB menekankan bahwa aparat harus mematuhi prinsip penggunaan kekuatan yang proporsional dan menghormati hak berkumpul secara damai.
Pihaknya juga menyoroti pentingnya kebebasan pers dalam peliputan peristiwa, serta mendorong dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Indonesia belum memberikan respons resmi terhadap desakan PBB.
Tragedi ini menjadi pengingat piluh akan pentingnya keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan hak-hak warga. Keluarga korban dan masyarakat menantikan keadilan dan langkah konkret untuk mencegah terulangnya kekerasan serupa. (*)
