Samarinda, Sketsa.id – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan signifikan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan dua faktor krusial yang menentukan realisasi program ini: ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran pemerintah pusat.
Darlis Pattalongi menegaskan, ketersediaan lahan menjadi kendala utama bagi pemerintah.
“Yang menjadi kendala pemerintah dalam membangun fasilitas adalah ketersediaan lahan,” jelas Darlis, Senin, (30/6/2025)
Ia menambahkan bahwa lahan yang dibutuhkan minimal mencapai 5 hektar, suatu persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh semua daerah.
Faktor kedua, menurut Pattalongi, adalah persoalan anggaran. Program Sekolah Rakyat yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memiliki keterbatasan dana.
“Tentu tidak semua kabupaten/kota bisa mendapatkannya karena anggaran pusat juga terbatas,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim itu. Ia menjelaskan, pemerintah pusat menanggung seluruh biaya infrastruktur dan pendidikan di Sekolah Rakyat.
Konsekuensinya, imbuh Darlis Pattalongi, pemerintah pusat harus selektif.
“Sehingga ada pilihan-pilihan tertentu. Daerah-daerah tertentu yang dinyatakan sudah sangat siap saja yang akan dibangunkan Sekolah Rakyat,” pungkasnya.
Dengan demikian, realisasi pembangunan Sekolah Rakyat terkendala oleh kombinasi kesiapan lahan, sarana prasarana penunjang, dan alokasi anggaran yang terbatas dari pusat. (ADV/ DPRD Kaltim)
