Samarinda, Sketsa.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur mendorong pemerintah provinsi agar lebih memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di kawasan terpencil yang belum menikmati akses layak.
Hingga Mei 2025, data Dinas PUPR Pera mencatat dari total 931 kilometer jalan provinsi, baru 763 kilometer yang dalam kondisi mantap. Sementara 168 kilometer lainnya tersebar di delapan kabupaten/kota dan masih tergolong rusak. Salah satu penyebab utama kerusakan adalah sistem drainase yang belum memadai, sehingga jalan mudah rusak saat musim hujan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menyoroti lambannya perbaikan di daerah terisolasi seperti Mahakam Ulu dan wilayah perbatasan. Ia menilai kondisi ini berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi dan keseharian warga.
“Seperti di Mahakam Ulu, jika jalan rusak, bisa berbulan-bulan baru diperbaiki. Ini merugikan warga yang sangat bergantung pada jalan tersebut untuk aktivitas ekonomi dan sosial,” ujar Apansyah, Senin (26/05/2025).
Menurut Apansyah, akses jalan yang layak menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi di luar pusat kota. Karena itu, ia menekankan pentingnya pembangunan yang merata.
“Dari Samarinda, Kutai Barat, hingga konektivitas ke Bontang harus dipastikan berjalan. Semua daerah berhak mendapatkan akses yang layak,” ucapnya.
Tahun ini, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk sektor Bina Marga yang mencakup peningkatan dan pemeliharaan jalan serta pembangunan jembatan. Namun DPRD menilai perlu ada perhatian khusus bagi wilayah yang belum tersentuh pembangunan optimal.
“Kami mendorong Gubernur agar memprioritaskan pembangunan jalan di seluruh pelosok. Ini bukan semata soal infrastruktur, tetapi soal dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” tuturnya.(Adv/DPRD Kaltim)
