Samarinda, Sketsa.id -Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN 10 Samarinda, Senin (9/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan menindaklanjuti keluhan orang tua siswa terkait penurunan kualitas layanan sekolah, khususnya pada penyajian makanan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyatakan bahwa sidak bertujuan untuk memastikan langsung kondisi di lapangan. “Sidak hari ini menindaklanjuti aduan orang tua mengenai pelayanan, terutama dari segi kualitas makanan yang dinilai berkurang,” ujar Andi.
Berdasarkan pantauan langsung di kantin sekolah, menu makan siang hari itu hanya terdiri dari nasi, sebutir telur, dan sepotong tahu. Yang menjadi sorotan, protein tambahan seperti ayam hanya diberikan kepada sebagian siswa, menciptakan kesan adanya ketidakadilan dalam porsi.
“Hal ini menunjukkan indikasi perbedaan perlakuan antar siswa. Ke depan, tidak boleh ada kesenjangan di lingkungan asrama. Jika standarnya ada ayam, maka semua siswa harus mendapatkannya. Tidak boleh ada yang diistimewakan,” tegas Andi.
Selain masalah nutrisi siswa, sidak juga mengungkap persoalan fasilitas dasar, yaitu listrik. Kapasitas daya yang terbatas memaksa sekolah menerapkan sistem pergiliran (rolling) untuk menyalakan listrik di beberapa ruangan, sehingga ada ruang yang gelap pada hari tertentu.
“Permasalahan daya listrik memang tidak mencukupi untuk seluruh ruangan secara bersamaan, sehingga diterapkan sistem rotasi. Ini sudah diklarifikasi bukan bentuk pengistimewaan,” jelasnya.
Pihak sekolah, saat dikonfirmasi, mengaku bahwa kualitas makanan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yaitu sekitar Rp15.000 per porsi per siswa. Namun, Andi berpendapat bahwa dengan nominal segitu, kualitas hidangan seharusnya bisa lebih baik dari yang terlihat saat ini.
“Kami meminta perbaikan. Dengan anggaran Rp15.000 sekali makan, seharusnya porsi dan variasi bisa lebih baik,” tuturnya.
Andi menegaskan bahwa sidak ini bukan sekadar formalitas pengawasan, melainkan bentuk perhatian nyata terhadap kesejahteraan dan hak para siswa. Ia berharap sekolah dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan mendukung. (*)
