Samarinda, Sketsa.id – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menanggapi rencana Gubernur Kaltim untuk mendatangkan petani dari Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Meski menyambut baik potensi kerja sama antardaerah, Ananda menekankan pentingnya memprioritaskan pemberdayaan petani lokal.
“Kita apresiasi inisiatif Gubernur, baik melalui kolaborasi dengan provinsi lain seperti Jawa Barat maupun kegiatan benchmarking. Namun, jangan sampai hal ini mengabaikan petani di Kaltim yang perlu lebih diberdayakan,” ujar Ananda, Sabtu (17/5/2025).
Menurutnya, kolaborasi antardaerah harus berjalan seimbang dengan penguatan kapasitas petani lokal, termasuk akses terhadap teknologi, pelatihan, dan infrastruktur pendukung.
Ananda juga merespons program Gubernur yang mendorong partisipasi generasi muda melalui Petani Milenial. Ia menyatakan bahwa keterlibatan anak muda penting untuk menjawab tantangan keberlanjutan sektor pertanian.
“Petani milenial harus visioner, adaptif dengan teknologi, dan berinovasi. Jangan terjebak pada metode konvensional yang normatif,” tegasnya.
Ia pun mendorong pemuda Kaltim, khususnya di Samarinda, untuk aktif dalam program tersebut.
“Pertanian bukan hanya soal bertahan, tapi juga berkembang. Generasi muda harus membawa terobosan, seperti memanfaatkan smart farming atau pemasaran digital,” tambah Ananda.
Terkait peran DPRD Kaltim, Ananda menjelaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan terbatas di sektor pertanian, terutama di bidang pembibitan dan pemantauan.
“Kami akan mendorong program yang mendukung petani milenial, termasuk memastikan distribusi bibit unggul dan pendampingan berbasis teknologi,” jelasnya.
Ananda menegaskan, inovasi dan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi pertanian Kaltim.
“Kita perlu kolaborasi, tetapi yang tidak melupakan akar lokal. Petani milenial adalah masa depan, tapi mereka butuh dukungan nyata,” pungkasnya.
Rencana Gubernur Kaltim untuk mendatangkan petani dari Jawa Barat masih menunggu detail teknis, termasuk skema kerja sama yang diusung. Sementara itu, DPRD Kaltim berkomitmen mengawal kebijakan tersebut agar selaras dengan peningkatan kesejahteraan petani lokal. (Adv/DPRD Kaltim)
