Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Isu ketimpangan pembangunan kembali mencuat dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (28/4/2025). Dalam rapat yang membahas rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kukar Tahun Anggaran 2024 itu, Dewan menyoroti urgensi pemerataan infrastruktur dan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, hadir mewakili pihak eksekutif dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar.
Dalam rekomendasinya, DPRD Kukar meminta percepatan pembangunan di kawasan strategis, termasuk penguatan layanan dasar.
Fokus perhatian tertuju pada proyek-proyek seperti pembangunan jembatan di Kecamatan Sebulu, peningkatan jalan Anggana–Muara Badak, serta akses transportasi di Desa Sebelimbingan dan Santan Ulu.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya percepatan pengoperasian Pasar Tangga Arung dan peningkatan layanan tiga RSUD di Kukar.
“Insya Allah, seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD selaras dengan program pemerintah tahun ini, semuanya sudah on the track dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan kita,” ujar Sunggono.
Plt. Ketua DPRD Kukar, Junadi, menyebut bahwa rekomendasi ini bagian dari mandat konstitusional DPRD dalam fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.
“Rekomendasi ini kami harapkan mampu mendorong peningkatan pelayanan publik yang berlandaskan prinsip Good Government,” katanya.
Penyerahan rekomendasi ini ditutup dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan langsung oleh Sekda Kukar. (ADV/Diskominfo Kukar)
