Samarinda, Sketsa.id – Menjelang implementasi penuh program pendidikan Gratispol, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program beasiswa sebelumnya, yakni Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT).
Dorongan tersebut muncul menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) yang menyatakan adanya penyimpangan dalam penyaluran dana.
Anggota Komisi V DPRD Kaltim, Agus Aras, menyoroti adanya sisa anggaran hingga Rp3,5 miliar serta penyaluran beasiswa kepada siswa yang tidak memenuhi kriteria. Ia menilai temuan tersebut harus menjadi pelajaran penting sebelum Gratispol dijalankan secara menyeluruh.
“Ada temuan dalam penyempaian BPK terkait tidak optimalnya anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas sehingga tersisa Rp 3,5 miliar dan ada dana yang teralirkan kepada siswa yang tidak memenuhi kriteria,” ujar Agus Aras, Jumat (23/05/2025).
Menurut Agus, keberhasilan pemerintah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tetap patut diapresiasi. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan itu harus diiringi dengan tindak lanjut terhadap 27 temuan dan 63 rekomendasi dari BPK.
“Apa yang disampaikan oleh perwakilan BPK RI tentu menjadi rekomendasi bagi kita semua,” ucapnya.
Lebih jauh, ia mendorong Inspektorat untuk segera melakukan audit internal atas temuan tersebut dan meminta agar ada pengembalian dana jika ditemukan kekeliruan administratif.
“Ada tanggung jawab baik itu Inspektorat untuk sesegera mungkin memperbaiki hal itu, semisal ada kekeliruan. Segera mungkin juga melakukan perbaikan semisalnya pengembalian dana pihak terkait,” tegasnya.
Agus menekankan pentingnya perbaikan sistem sejak dini dalam pelaksanaan Gratispol agar kesalahan serupa tidak terulang dan berharap program pendidikan baru ini benar-benar menyasar siswa yang membutuhkan.
“Saya berharap hal ini tidak terjadi lagi, apalagi dengan program baru yakni Gratispol yang sedang tahap awal untuk realisasinya,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
