Samarinda, Sketsa.id – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk mengatasi persoalan kelistrikan di wilayah terpencil Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), khususnya di 50 kampung yang tersebar di lima kecamatan.
Pernyataan ini disampaikan Imanuel saat menghadiri acara Makan Siang dan Ramah Tamah bersama Pengurus DPD Partai Gerindra Kaltim di Kantor DPD Gerindra, Jalan Kadrie Oening, Samarinda, Sabtu (7/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Ekti Imanuel membahas rencana investasi di Mahulu, termasuk proyek yang disebut-sebut sebagai PMPA (diduga merujuk pada Pembangkit Mikrohidro atau sejenisnya) dan potensi PLTA. Ia menyoroti keterbatasan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ada saat ini.
“Mahulu itu membutuhkan investor, terutama di bidang listrik. Memang ada 50 kampung di lima kecamatan yang letaknya jauh-jauh. Tentu kita berharap… tetapi kalau mengandalkan PLTD, biayanya sangat tinggi. Jadi, kalau dengan tenaga air, teknologi terbarukan ini, tentu sangat membantu,” jelas Ekti.
Ekti Imanuel juga menyampaikan optimisme bahwa masyarakat Mahulu akan menyambut baik kehadiran investor di sektor kelistrikan. Menurutnya, ketersediaan listrik merupakan kunci fundamental untuk mengentaskan daerah dari status tertinggal.
“Masyarakat pasti akan menyambut dengan tangan terbuka, apalagi terkait listrik. Listrik itu salah satu konsep dasar agar suatu desa tidak lagi dianggap tertinggal. Kalau sudah ada listrik, yang lain bisa menyusul,” tegasnya.
Meski menyebut ada 50 kampung di lima kecamatan yang menghadapi tantangan akses listrik, Ekti mengakui belum memiliki data rinci mengenai jumlah desa yang sama sekali belum teraliri listrik. Ia menambahkan bahwa PLTD yang ada saat ini hanya mencakup lingkup kecamatan, sementara akses ke kampung-kampung, terutama di daerah terpencil seperti Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai, masih sangat terbatas.
Ia berharap investasi di bidang energi terbarukan, khususnya PLTA, dapat segera terwujud untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil Mahulu. (Adv/ DPRD Kaltim)
