Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan, menyatakan keraguan atas kemampuan Pemerintah Indonesia membiayai program sekolah gratis 12 tahun dari SD hingga SMA, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mewajibkannya. Ia juga mengkhawatirkan dampak kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan dan kualitas sekolah swasta.
“Ya, memang idealnya tanggung jawab negara untuk pendidikan 12 tahun. Namun, persoalannya, apakah negara mampu?” tegas Fadly Imawan saat diwawancarai, Kamis (19/6/2025).
Fadly menjelaskan, skema pendanaan yang kemungkinan melibatkan transfer tanggung jawab ke pemerintah daerah justru akan membebani keuangan kabupaten/kota dan provinsi. Ia mengapresiasi langkah berani Gubernur Kaltim yang telah menggratiskan biaya pendidikan dari SMA hingga perguruan tinggi, meski menyedot anggaran besar.
“Khusus di Kaltim, Pak Gubernur dengan program gratis total untuk SMA hingga perguruan tinggi sudah merupakan langkah berani. Saya sendiri agak ragu apakah pemerintah pusat mampu membiayai gratis SD-SMA secara nasional,” ujarnya.
Kekhawatiran atas Masa Depan Sekolah Swasta dan Kualitas Pendidikan
Fadly Imawan menekankan pentingnya peran serta sektor swasta dalam dunia pendidikan. Ia mengkhawatirkan kebijakan sekolah gratis secara masif akan menggerus peran swasta yang selama ini berkontribusi besar.
“Pendidikan di samping tanggung jawab pemerintah, juga merupakan bisnis. Ada sekolah swasta dengan brand tertentu, seperti sekolah internasional, yang menarik biaya tinggi. Kalau semua digratiskan pemerintah, peran sektor swasta bisa tergerus,” papar anggota dewan tersebut.
Lebih lanjut, Fadly menyoroti kekhawatiran terkait potensi penurunan kualitas pendidikan nasional. Ia menilai selama ini banyak sekolah swasta unggulan yang kualitasnya berada di atas sekolah negeri, menjadi pilihan utama bagi orang tua yang mampu.
“Sekolah swasta menawarkan nilai plus. Pendidikan adalah pilihan. Orang tua dengan kemampuan finansial memilih sekolah swasta berkualitas atau bahkan sekolah luar negeri. Saya khawatir jika pemerintah memaksakan menggratiskan semua, kualitas pendidikan secara umum bisa terdampak,” jelas Fadly.
Ia menegaskan pemerintah tidak seharusnya mengabaikan peran swasta.
“Kualitas yang ditunjukkan pendidikan swasta saat ini memiliki nilai lebih dibanding sekolah negeri. Kita harus mendorong sektor swasta tetap berperan aktif,” tutup Fadly Imawan, seraya menunggu respons konkret pemerintah pusat terhadap putusan MA tersebut.
Fadly menutup dengan menekankan perlunya kebijakan yang bijak untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak pendidikan oleh negara dan keberlangsungan lembaga pendidikan swasta berkualitas. (Adv/DPRD Kaltim)
