Samarinda, Sketsa.id – Masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) Mall Lembuswana di Kalimantan Timur (Kaltim) akan berakhir pada awal 2026. Menanggapi hal ini, Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi pemerintahan dan aset daerah, menyatakan bahwa pihaknya belum membahas langkah lanjutan atau rekomendasi terkait aset tersebut dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Saat ini, Komisi II belum memiliki agenda khusus untuk membahas perpanjangan atau pengelolaan aset Mall Lembuswana pasca-2026. Namun, kami berencana mengagendakan pembahasan dengan BPKAD dalam waktu dekat,” ujar Firnadi, Senin (26/5/2025).

Ia mengungkapkan, fokus Komisi II saat ini masih tertuju pada penyelesaian dua aset strategis lainnya, yakni Hotel Royal Suite dan Hotel Atlit. Khusus untuk Hotel Royal Suite, Firnadi mengakui bahwa progres pengelolaannya masih lambat akibat adanya sengketa hukum antara pemerintah provinsi dan pihak pengelola.

“Proses hukum masih berjalan. Pengelola mengajukan gugatan karena merasa keputusan pemprov menghentikan kerja sama dianggap tidak fair. Mereka mengklaim telah memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Namun, pemprov memiliki persepsi berbeda dengan bukti bahwa pengelola dinilai melanggar kesepakatan,” jelas Firnadi.

Menurutnya, perbedaan persepsi inilah yang memicu sengketa hingga dibawa ke ranah hukum. Meski demikian, Firnadi menegaskan bahwa DPRD Kaltim tetap mendukung keputusan pemerintah provinsi untuk tidak memperpanjang kerja sama dengan pengelola Hotel Royal Suite.

“Kami tetap memantau perkembangan proses hukum sembari menunggu keputusan akhir. Yang jelas, koordinasi dengan pemprov akan terus dilakukan untuk memastikan aset daerah dikelola secara optimal dan sesuai kepentingan publik,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)