Jakarta, Sketsa.id – Ketegangan seputar pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) kembali memanas di Senayan. Fraksi Kaltim secara resmi mendesak Komisi XI DPR RI untuk membatalkan kebijakan yang dinilai merugikan daerah penghasil, khususnya Kalimantan Timur. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara intens di Jakarta.

Dalam forum tersebut, Ketua Presidium Fraksi Kaltim, A. Vendy Meru, SH, menyuarakan langsung kegelisahan masyarakat Kaltim. Ia menegaskan bahwa pemangkasan DBH bukan sekadar urusan angka, melainkan menyangkut hak konstitusional dan keadilan antardaerah.

“Kami rakyat Kaltim dengan tegas meminta Komisi XI agar memanggil dan mendesak Menteri Keuangan untuk segera membatalkan kebijakan pemangkasan DBH,” tegas Vendy dengan nada lantang.

Ia bahkan menantang anggota Komisi XI dan pejabat terkait untuk turun langsung ke lapangan. “Saya siap bawa Komisi XI dan Pak Purbaya ke Kaltim dan Kaltara selama 2–3 hari. Biar mereka lihat sendiri bagaimana negara tidak adil terhadap penganggaran di daerah kami,” ujarnya.

Vendy juga menyampaikan pesan keras: perjuangan masih dalam koridor konstitusi, tapi kesabaran rakyat ada batasnya. “Jika perjuangan ini tetap tidak digubris, jangan salahkan kami bila menempuh jalan perjuangan kami sendiri,” tandasnya.

Respons Serius dari Komisi XI

Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, memberikan respons yang tak kalah tegas. Ia menyatakan bahwa isu DBH adalah persoalan fundamental yang harus diselesaikan dengan segera.

“Aspirasi rakyat Kaltim akan kami sampaikan kepada Menteri Keuangan. Ini bukan lips service. Kami benar-benar konsen untuk mencari solusi bersama,” tegas Misbakhun.

Ia mengungkapkan bahwa Komisi XI sedang mempersiapkan kunjungan kerja ke tiga daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur, untuk melihat langsung kondisi di lapangan. “Ini isu serius, bukan main-main,” imbuhnya.

RDP kali ini memberi angin segar bagi perjuangan Kaltim. Komitmen Komisi XI untuk membawa aspirasi daerah ke meja Menteri Keuangan dinilai sebagai sinyal positif dalam memperjuangkan keadilan fiskal.

Fraksi Kaltim pun berjanji akan terus mengawal proses ini hingga kebijakan pemangkasan DBH benar-benar dicabut. Perjuangan panjang untuk mempertahankan hak fiskal daerah penghasil masih berlanjut, dengan harapan pemerintah pusat lebih mendengar jeritan dari daerah. (*)