Samarinda, Sketsa.id – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, kembali menyoroti isu penting yang menurutnya sering diabaikan dalam pelaksanaan pembangunan: lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur.

Dikenal dengan sapaan Hamas, ia mengingatkan bahwa kegagalan dalam aspek pengawasan bisa membawa dampak serius, mulai dari kerusakan lingkungan hingga penderitaan masyarakat di sekitar proyek.

“Jika kontrol di lapangan lemah, maka yang dirugikan adalah masyarakat dan ekosistem sekitar. Kita tidak boleh anggap remeh hal ini,” ujarnya, Senin (12/5/2025).

Hamas menyoroti bahwa masih banyak proyek jalan, gedung, hingga pengembangan kawasan industri yang dijalankan tanpa mempertimbangkan kapasitas dan keseimbangan lingkungan. Hal ini menurutnya berpotensi memicu konflik sosial dan merusak daya dukung alam.

Ia mendesak agar instansi teknis di daerah, khususnya yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup, menjalankan fungsi pengawasannya secara aktif dan konsisten. Bagi Hamas, pengawasan seharusnya menjadi langkah preventif, bukan hanya dilakukan setelah terjadi permasalahan.

“Pemantauan proyek itu mestinya jadi bagian dari manajemen risiko, bukan sekadar formalitas pasca-kejadian,” tegasnya.

Selain itu, Hamas menekankan pentingnya keberadaan dan implementasi nyata dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Ia mengkritisi praktik di mana AMDAL hanya dijadikan syarat administratif, tanpa benar-benar diterapkan sebagai pedoman pengendalian dampak.

“Kalau penyusunan AMDAL tidak jujur, maka itu hanya akan menjadi dokumen mati. Dampaknya bisa sangat merugikan masyarakat,” ucap Hamas.

Lebih jauh, ia juga mengusulkan agar masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan. Menurutnya, warga merupakan pihak yang paling awal merasakan konsekuensi dari aktivitas pembangunan.

“Keterlibatan publik itu penting, karena kontrol sosial dari masyarakat bisa menjadi pengawas paling efektif,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)