Samarinda, Sketsa.id –Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Pemprov Kaltim dalam menjalankan program pendidikan gratis di tengah masa transisi kepemimpinan.
“Nah, target-target yang akan dicapai ini memang masa transisi kan sulit ini. Masa transisi itu Pak Gubernur tidak memiliki kekuasaan yang full untuk mengintegrasikan antara programnya dengan instansi terkaitnya,” jelas Husni, Senin (09/06/2025).
Menurutnya, upaya menyelaraskan visi gubernur dan gerak birokrasi dilakukan dengan cara memperbanyak pertemuan intensif bersama OPD. Pemerintah provinsi menggelar rapat dari pagi hingga sore pada hari-hari tertentu dalam seminggu guna mempercepat akselerasi visi dan program daerah.
“Makanya kalau kita lihat dari pagi siang sampai sore, dari Senin Rabu, kan rapat terus tuh. Itu coba mengakselerasikan antara mimpi-mimpi, antara gerakan-gerakan, visi-misi Gubernur dengan OPD-OPD terkait,” tuturnya.
Meski demikian, Husni tetap menyampaikan dukungannya terhadap program Pendidikan Gratispol yang dinilainya sebagai langkah maju. Ia menyadari program ini belum merata karena keterbatasan anggaran, namun optimis ke depan program tersebut akan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
“Kita salut terhadap program gratis polnya dan jos polnya. Walaupun tidak menyentuh semua kalangan karena dengan keterbatasan efisiensi pendanaan yang ada, tapi program itu akan menuju tahun depan itu hampir 100% akan kemudian digratiskan,” ujarnya.
Dalam hal pelaksanaan di lapangan, Husni menekankan pentingnya efisiensi dan perencanaan matang, terutama pada pembangunan sarana pendidikan.
“Dinas Pendidikan itu kita ini ada efisiensi gini, di Dinas Pendidikan itu ada pembangunan pagar, ada pembangunan toilet WC dan lain sebagainya. Yang kalau kita lihat bahwa kenapa kemudian pembangunan-pembangunan itu berbeda dari cara perencanaannya, dari cara pengawasannya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pembangunan fisik harus mengacu pada kebutuhan pendidikan yang konkret dan tidak sekadar formalitas.
“Kemudian saran Pak Gubernur kepada dinas terkait yang kemudian diakselerasi dengan DPRD Kaltim. Kita ingin toilet-toilet itu kemudian tidak diarahkan ke hal-hal yang sifatnya pembangunan yang tidak jelas orientasinya. Jadi prioritasnya kemudian kita kembalikan kepada prioritas pendidikan,” tambahnya.
Untuk memperluas dampak program pendidikan gratis, ia mengusulkan agar pembebasan biaya tidak hanya berlaku pada SPP, tetapi juga mencakup kebutuhan dasar siswa seperti buku, seragam, dan fasilitas belajar.
“Misalnya kemudian bagaimana infrastruktur belajar mengajar gitu. Bagaimana kemudian apa gratis sekolah yang benar-benar gratis. Bukan hanya gratis apa SPP-nya tapi gratis kemudian bajunya, bukunya dan lain sebagainya. Nanti diarahkan ke situ semua,” tuturnya. (Adv/DPRD Kaltim)
