Samarinda, Sketsa.id – Kabar gembira untuk pemerataan digital di Kalimantan Timur. Program Internet Desa yang masih masuk dalam program gratispol sempat menjadi kekhawatiran akan berakhir pada 2025 akhirnya dipastikan terus berjalan minimal hingga 2029. Kepastian ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji untuk membangun akses digital merata hingga ke pelosok desa.
Muhammad Faisal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kaltim, menjelaskan langkah strategis yang akan diambil. “Awal Januari 2026 akan menjadi momen krusial. Kami akan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh titik Internet Desa,” ujarnya di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (18/11).
Evaluasi komprehensif ini akan menilai berbagai aspek teknis, mulai dari kualitas jaringan fiber optik, performa koneksi nirkabel, hingga stabilitas layanan satelit. Hasil penilaian ini menjadi penentu kelanjutan kerja sama dengan penyedia layanan.
“Prinsip kami jelas, kualitas nomor satu. Jika layanan provider sudah optimal dan memuaskan masyarakat, kami lanjutkan hingga 2029. Sebaliknya, jika bermasalah, kami tidak ragu mengganti dengan penyedia lain,” tegas Faisal.
Saat ini terdapat tujuh penyedia layanan yang terlibat, antara lain Telkom, Telkomsat, Telkomsel, Icon Plus, Komtelindo, dan Basecamp. Keragaman mitra ini memungkinkan pemerintah memiliki fleksibilitas dalam memastikan kualitas layanan.
Sebagai bukti konkret pemanfaatan infrastruktur digital, Kominfo Kaltim sedang mempersiapkan inisiatif khusus. “Kami akan menggelar Zoom Meeting antara pimpinan daerah dengan perwakilan kepala desa. Pertemuan virtual ini akan memanfaatkan langsung jaringan Internet Desa,” papar Faisal.
Agenda tersebut tidak hanya menjadi media silaturahmi, tetapi juga menjadi uji fungsi nyata terhadap konektivitas yang telah dibangun. Rencananya, sekitar 20-30 kepala desa akan terlibat sebagai perwakilan dari total 841 desa di Kaltim.
Menanggapi isu serapan anggaran yang masih berada di kisaran 50-60 persen, Faisal memberikan penjelasan. “Anggaran Kominfo memang terkonsentrasi pada pembayaran di akhir tahun. Mekanisme pembayaran layanan internet, termasuk Internet Desa, dilakukan setahun sekali di periode November-Desember,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, Dinas Kominfo Kaltim optimis dapat mencapai target serapan anggaran sebesar 95 persen di akhir 2025. Keyakinan ini didasarkan pada percepatan realisasi program dan komitmen pembayaran tepat waktu.
Keberlanjutan program Internet Desa hingga 2029 menjadi penanda penting bagi transformasi digital Kaltim. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi digital dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui akses informasi yang setara. (cc/ADV/Diskominfo Kaltim)
