Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Guntur, mengungkapkan kekhawatirannya atas masih digunakannya anggaran daerah untuk memperbaiki jalan nasional yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Yang menjadi keluhan daerah itu karena ada beberapa ruas jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pusat, justru diperbaiki dengan dana APBD,” ujar Guntur, Selasa (17/06/2025).
Ia mencontohkan ruas Loa Janan–Museum Mulawarman di Tenggarong yang berstatus jalan nasional, namun kerap mengalami kerusakan hingga longsor dan tetap ditangani oleh pemerintah daerah.
“Daerah yang harus turun tangan setiap ada kerusakan. Ini tidak sinkron karena status jalan pusat,” tegasnya.
Menurut legislator asal Kutai Kartanegara (Kukar) ini, kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan utama pembangunan infrastruktur di daerah.
Ia menilai ketidaktegasan klasifikasi jalan mengacaukan perencanaan anggaran dan memperlemah efektivitas pembangunan.
Ia juga menyinggung ketimpangan antara besarnya kontribusi Kaltim terhadap ekonomi nasional, terutama dari sektor migas dan pertambangan, dengan minimnya dukungan pembangunan infrastruktur dasar dari pusat.
“Kenyataannya, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan saja masih tertinggal,” tambahnya.
Untuk itu, Guntur mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyinkronkan data dan kewenangan penanganan jalan.
Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data dan evaluasi status jalan nasional di Kaltim secara menyeluruh.
“Jangan sampai alokasi anggaran daerah habis hanya untuk memperbaiki jalan yang bukan menjadi kewenangannya,” ujarnya.
Menurutnya, pembaruan data tersebut krusial untuk memastikan keadilan fiskal dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah.
“Pemutakhiran data jalan nasional harus menjadi agenda bersama,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
