Samarinda, Sketsa.id – Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar seminar dan peluncuran buku yang menyoroti satu episode demokrasi lokal yang paling dinamis: perjalanan politik Edi Damansyah dalam Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar). Acara yang digelar di Integrated Laboratory Unmul, Selasa (9/9/2025) ini, berhasil menghadirkan atmosfer diskusi yang kritis dan reflektif.
Buku berjudul “Jejak Edi Damansyah Dalam Politik Elektoral: Dipilih Mayoritas Rakyat Kukar, Dibatalkan MK” menjadi pusat pembahasan. Buku ini bukan sekadar biografi, melainkan sebuah dokumen kronikal yang merekam dengan detail setiap tahapan sengketa Pilkada Kukar, mulai dari proses administrasi di Bawaslu, persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga putusan final Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi Edi Damansyah.
Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M. dan Orin Gusta Andini, S.H., M.H., selaku penulis buku, menjelaskan bahwa karya ini lahir untuk mengisi kekosongan discourse akademis terkait penafsiran “periodisasi masa jabatan” – sebuah isu yang menjadi pangkal sengketa.
“Buku ini adalah upaya intelektual untuk merekam dan membedah perjalanan tersebut. Ini adalah kajian untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat Kukar,” ujar Herdiansyah dalam pemaparannya.
Edi Damansyah: “Ini Murni untuk Ilmu Pengetahuan”
Hadir secara langsung, Edi Damansyah memberikan testimoni yang berisi. Dengan sikap yang legawa, ia menegaskan bahwa kehadirannya dan peluncuran buku ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai pembelaan atau bentuk protes atas putusan MK.
“Saya ingin bahwa ini bisa dicatat sebagai pembelajaran, sebagai ilmu pengetahuan tentunya di dunia akademisi di kampus-kampus. Tidak ada maksud lain. Kalau tadi ada pandangan bahwa saya ada sesuatu, tidak ada. Saya klarifikasi, jelasnya. Wah, ini murni untuk ilmu pengetahuan,” tegas Edi di hadapan para peserta.
Meski telah didiskualifikasi, mantan Bupati Kukar dua periode itu menyatakan komitmennya untuk tetap aktif dalam sosial kemasyarakatan. Buku ini, harapannya, dapat menjadi referensi berharga bagi mahasiswa hukum dan praktisi di bidang pemilihan umum.
Narasumber Soroti Politik Dinasti dan Efektivitas Pemerintahan
Diskusi panel menghadirkan para ahli seperti Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. (Ahli Otonomi Daerah) dan Dr. Saipul, S.Sos., M.Si. (Ahli Kepemiluan). Mereka memberikan analisis mendalam dari sudut pandang regulasi dan praktik penyelenggaraan pemilu.
Politik dinasti menjadi salah satu topik yang mengemuka. Buku dan para narasumber menegaskan pentingnya mencegah praktik ini untuk menjaga integritas dan good governance di daerah. Selain itu, dibahas pula soal pentingnya kecepatan dalam pengisian kekosongan jabatan kepala daerah untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu.
“Kita perlu perbaikan kebijakan. Jangan sampai lagi ada kekosongan jabatan yang lama karena proses administrasi yang berbelit atau menunggu pelantikan yang dianggap berlebihan,” usul salah satu narasumber.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan KPU dan Bawaslu se-Kaltim, OPD Kukar, pers, mahasiswa, dan masyarakat umum ini ditutup dengan harapan besar. Harapan agar catatan pilu dan rumit dari Pilkada Kukar ini dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki sistem demokrasi elektoral kita ke depan, menjadikannya lebih matang, substantif, dan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. (*)
