Samarinda, Sketsa.id – Bayangkan sebuah provinsi kaya sumber daya alam, tiba-tiba kehilangan tiga perempat dana yang selama ini menggerakkan roda pembangunannya. Itulah krisis yang kini mengintai Kalimantan Timur (Kaltim). Dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengungkap fakta mencengangkan: Dana Transfer Umum (DTU) untuk Kaltim pada 2026 hanya Rp2,49 triliun, merosot tajam dari Rp8,69 triliun di 2025. Penurunan 71 persen ini seperti badai yang menghantam, dengan Dana Bagi Hasil (DBH)—tulang punggung anggaran daerah—ambruk hingga 77 persen, dari Rp6,97 triliun menjadi hanya Rp1,63 triliun.
Dulu, Kaltim berjaya dengan aliran dana melimpah dari sektor sumber daya alam. Pada 2025, DBH minerba dan royalti menyumbang Rp5,31 triliun, ditambah porsi dari migas, perkebunan sawit, hingga cukai tembakau yang meski kecil tetap menambah nyawa APBD. Kini, gambaran 2026 bagai lukisan kelabu: DBH PPh hanya Rp140 miliar, PBB Rp176 miliar, migas Rp48 miliar, dan minerba yang dulu gemilang kini terpangkas jadi Rp1,19 triliun. Bahkan DBH cukai tembakau cuma Rp16,9 juta—hampir tak berarti. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tapi cerminan mimpi pembangunan yang terancam kandas.
Pusat Bicara Efisiensi, Daerah Menjerit
Apa yang terjadi di balik pemangkasan ini? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam kunjungan ke Surabaya, sempat bercanda “takut dipukuli” kepala daerah Jawa Timur karena kebijakan ini. Dengan nada ringan, ia mengungkap alasan: banyak dana daerah yang diselewengkan, membuat pemerintah pusat “gerah” dan memotong alokasi TKD nasional dari Rp919 triliun di 2025 menjadi Rp650 triliun di 2026. Setelah protes membahana, tambahan Rp43 triliun diberikan, menjadikan total Rp693 triliun. Namun, bagi Kaltim, ini seperti setetes air di padang pasir. Purbaya menjanjikan peluang tambahan dana jika ekonomi membaik di 2026, tapi harapan itu terasa seperti fatamorgana bagi daerah yang bergantung pada DBH.
Kaltim Berjuang: TPP ASN di Ujung Tombak
Di Samarinda, suasana kian genting. Wakil Gubernur Seno Aji blak-blakan soal dampaknya: Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, yang bisa mencapai Rp99 juta per bulan untuk pejabat tinggi, terancam dipangkas.
“Kami evaluasi semua, termasuk TPP,” ujarnya, merujuk pada aturan di Kepgub Nomor 100.3.3.1/K.731/2023. Bukan cuma gaji pegawai, proyek-proyek non-prioritas juga dalam bahaya.
Meski begitu, program unggulan seperti pendidikan dan kesehatan gratis tetap dipertahankan, meski dengan napas tersengal.
Pemprov Kaltim tak menyerah. Mereka sedang bernegosiasi dengan pusat, memohon revisi pemangkasan yang dianggap “terlalu menyakitkan”. Skenario terburuk memperkirakan DTU provinsi hanya Rp2,32 triliun, dengan DBH serendah Rp1,42 triliun—jauh dari rencana awal Rp6,9 triliun. Sementara itu, total DTU untuk Kaltim (termasuk kabupaten/kota) masih Rp19 triliun, tapi ketimpangan alokasi ini membuat provinsi seperti anak tiri di rumah sendiri.
Cerita di Balik Angka
Di balik deretan angka ini, ada cerita manusiawi yang mengharukan. Ribuan ASN menanti kepastian pendapatan, berharap TPP tak lenyap begitu saja. Masyarakat Kaltim, yang selama ini menikmati manfaat pembangunan, kini bertanya: akankah layanan publik tetap berjalan? Dialog dengan pusat harus lebih dari sekadar candaan Menkeu—Kaltim butuh solusi nyata. Seperti kata Purbaya, ini soal efisiensi, tapi bagaimana jika efisiensi justru mematikan denyut pembangunan di daerah kaya seperti Kaltim? Waktu akan menjawab, tapi untuk saat ini, Samarinda bersiap menghadapi tahun yang penuh tantangan. (*)
