Kutai Kartanegara, Sketsa.id– Terbatasnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) membuat Pemerintah Desa Sebulu Modern harus cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan, terutama di sektor infrastruktur yang sangat dibutuhkan warga.
Kepala Desa Sebulu Modern, Joemadin, mengungkapkan bahwa dana yang diterima tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk pembangunan fisik.
“Dana desa tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk infrastruktur karena harus dialokasikan ke sektor lain, seperti ketahanan pangan, bantuan sosial, serta operasional pemerintahan desa,” jelasnya.
Sementara itu, pembagian ADD juga tidak fleksibel. Sekitar 70 persen dari dana tersebut digunakan untuk membayar honor perangkat desa, BPD, RT, dan tenaga pendidik agama. Sisanya baru bisa dialokasikan untuk pembangunan fisik.
“Karena keterbatasan ini, kami harus menyusun skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan meskipun secara bertahap,” imbuhnya.
Untuk mempercepat realisasi infrastruktur, Pemdes juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak legislatif dan mengajukan proposal ke pemerintah daerah maupun mitra swasta.
“Kami berharap ada tambahan bantuan dari pemerintah kabupaten agar pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat direalisasikan,” ujar Joemadin.
Meski dihadapkan pada banyak keterbatasan, Pemdes tetap memegang komitmen kuat untuk memperbaiki jalan desa dan menyediakan fasilitas publik yang layak.
Joemadin menegaskan bahwa fokus utama pembangunan tetap untuk kesejahteraan masyarakat. (Adv/cc/Diskominfo Kukar)
