Samarinda, Sketsa.id – Suasana di Kalimantan Timur mulai memanas menjelang aksi besar yang digelar oleh Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan (LPADKT). Pada Kamis, 16 Oktober 2025 mendatang, ratusan warga dari berbagai kalangan akan berkumpul di Teras Samarinda untuk menggelar “Panggung Rakyat & Mimbar Bebas: KAILMANTAN BUKAN TANAH KOSONG, ADA KAMI PENGHUNI ASLI NYA“. Aksi ini menjadi bentuk perlawanan tegas terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memotong Dana Bagi Hasil (DBH), hak konstitusional yang selama ini menjadi penopang hidup masyarakat setempat.
Ketua Umum LPADKT Kalimantan, Vendy Meru, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa.
“Ini adalah jeritan rakyat dari perut bumi Borneo yang puluhan tahun jadi tulang punggung ekonomi nasional,” ujarnya dengan penuh semangat.
Menurut Vendy, eksploitasi sumber daya alam yang masif—dari penebangan hutan hingga penambangan—tidak pernah membawa manfaat sebanding bagi warga lokal. Pemangkasan DBH, baginya, sama saja dengan merampas hak hidup mereka. “Kami diam bukan karena takut, tapi menghormati leluhur kami,” tambahnya.
Vendy juga menyoroti bahwa DBH bukan pemberian pemerintah pusat, melainkan hak yang dijamin Pasal 33 UUD 1945. Ia mengkritik pemerintah yang dianggap mengabaikan kontribusi besar Kalimantan Timur terhadap penerimaan negara. “Jika suara kami terus diabaikan, jangan salahkan rakyat Kaltim jika suatu hari kami bicara lebih keras,” tegasnya, menyiratkan kemungkinan aksi yang lebih besar ke depan.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00–18.00 WITA ini akan diwarnai dengan ritual adat pembuka, orasi perlawanan, aksi teatrikal, hingga pembacaan deklarasi rakyat. Hadir pula tokoh adat, pemangku kebijakan, politisi, pemuda, mahasiswa, buruh, petani, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil dari berbagai daerah di Kaltim.
LPADKT juga akan menyuarakan tiga tuntutan utama: pembatalan pemangkasan DBH, pemberian minimal 50% hasil kekayaan alam kepada daerah penghasil, serta pelibatan rakyat dalam perumusan kebijakan sumber daya alam nasional.
“Ini Peringatan, Bukan Ancaman”
Sekretaris Jenderal LPADKT, F.X. Apui, menegaskan bahwa aksi ini bukan ancaman terhadap keutuhan negara, melainkan peringatan serius.
“Kalimantan Timur adalah tulang punggung ekonomi nasional, tapi kami diperlakukan seperti penonton,” katanya.
F.X. Apui mengingatkan bahwa tanpa kontribusi Kaltim, kekuatan Indonesia bisa dipertanyakan. “Jangan rampas hak kami, karena tanah ini akan selalu punya cara bersuara,” imbuhnya dengan nada penuh keyakinan.
Aksi “Panggung Rakyat & Mimbar Bebas: Suara Borneo Menuntut Keadilan” ini terbuka untuk umum dan diharapkan menjadi momentum penting.
“Dari tanah ini kekayaan negeri lahir, dan dari tanah ini pula perlawanan akan dimulai,” demikian pernyataan LPADKT yang menggema.
Mari saksikan bagaimana rakyat Kaltim menyuarakan hak mereka. Dari tanah ini, perjuangan akan terus bergema!.(*)
