Samarinda, Sketsa.id – Suasana di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (22 Januari 2026), kembali memanas. Ratusan massa dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (dikenal juga sebagai Aliansi Mahasiswa Mahakam Jilid II) mendatangi gedung wakil rakyat itu untuk menyuarakan penolakan terhadap dampak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara.
Dalam surat pemberitahuan aksi yang beredar, aliansi ini menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menghancurkan masa depan bangsa, khususnya di sektor pendidikan. Mereka memperkirakan ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat akan turun mulai pukul 11.00 Wita di halaman DPRD Kaltim, lengkap dengan megaphone, mobil komando, dan petak-petak massa hingga 1.500 orang.
Aksi yang diberi tajuk “Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Jilid II” ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Mereka menyoroti bagaimana pemangkasan anggaran bisa memperparah akses pendidikan, terutama bagi kalangan menengah ke bawah di daerah seperti Kalimantan Timur yang sudah menghadapi berbagai tantangan infrastruktur dan biaya hidup tinggi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Immanuel, Memberi Respons
Dalam wawancara singkat usai pertemuan dengan perwakilan massa, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Immanuel menjelaskan sikap lembaganya. Ia mengaku pihaknya menerima perwakilan 20 orang dari aliansi untuk berdialog, karena menerima seluruh massa dinilai tidak memungkinkan.
“Kami siap mendengar. Tujuan mereka jelas, terkait wacana efisiensi anggaran yang dikaitkan dengan Inpres No.1/2025. Tapi kami tegaskan, ini baru wacana, belum ada keputusan final,” ujar Ekti.
Ia juga menyebut hasil survei yang beredar luas, di mana sekitar 80 persen masyarakat menolak kebijakan tersebut. “Kalau sampai 80 persen menolak, tentu pemerintah juga harus melihat situasi. Ini belum adil kalau dipaksakan,” tambahnya.Ekti menegaskan DPRD Kaltim belum pernah membahas isu ini secara resmi, apalagi mengingat kewenangan utama ada di tingkat pusat.
Namun, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi massa melalui fraksi-fraksi partai dan mekanisme lembaga DPRD. “Kami senang mereka mau berdiskusi. Kadang masyarakat kalau di luar nggak mau masuk, kalau dibawa masuk juga ogah diskusi. Jadi kami bingung. Untungnya kali ini ada ruang dialog,” katanya sambil tersenyum.
Suara Mahasiswa: Jangan Sampai Hak Suara Dirampas
Dari kubu mahasiswa, Zulkarnain, Presiden BEM Universitas Widya Kartika (UNIKARTA), menyampaikan orasi yang cukup keras. Ia menyesalkan undang-undang dan kebijakan yang dinilai “asal jadi” dan tidak menyentuh akar masalah.
“Saya tidak ingin DPRD Kalimantan Timur mengidap penyakit buta dan tuli. Buta terhadap penderitaan masyarakat, tuli terhadap aspirasi yang sudah disampaikan bertahun-tahun,” tegas Zulkarnain.
Ia menyebut data sejak 2010 hingga 2024, ada 545 anggota DPRD di berbagai daerah yang tersandung kasus korupsi.
“Tanah rakyat digerogoti, rumah digusur, SDA disedot, hutan ditebang. Yang tersisa tinggal hak suara dan hak berteriak. Jangan sampai itu pun dirampas,” ucapnya dengan nada geram.
Zulkarnain bahkan menantang DPRD Kaltim untuk berani menyatakan sikap berbeda dari arahan partai. “Kalau DPRD tidak punya nyali menyuarakan suara rakyat, bukan suara partai, maka kami akan beri stigma. Jangan sampai wakil rakyat malah mewakili kepentingan lain,” tantangnya.
Pertemuan antara massa dan DPRD berlangsung cukup kondusif. Ekti Immanuel mengatakan akan ada pertemuan lanjutan untuk mendalami aspirasi tersebut, dan hasilnya akan dilaporkan ke pimpinan DPRD.
Aksi ini menjadi salah satu gelombang protes terbaru di Kaltim terkait kebijakan efisiensi anggaran 2025, yang sebelumnya juga menuai demonstrasi di berbagai daerah. Bagi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, ini bukan sekadar soal angka anggaran, melainkan masa depan generasi muda yang dipertaruhkan.(cc)
