Samarinda, Sketsa.id – Suara lantang penolakan terhadap pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) kembali bergema di jantung Kalimantan Timur. Puluhan masyarakat dari berbagai elemen mendirikan posko tenda protes di Taman Samarendah, tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/11/2025). Aksi yang rencananya berlangsung hingga tiga hari ke depan ini diisi dengan mimbar bebas orasi yang menghadirkan berbagai tokoh masyarakat.
Vendy Meru, Ketua presidium Forum Aksi Rakyat Kaltim, dengan nada tegas menyampaikan kekecewaannya. “Ini lanjutan gerakan kami sejak 16 Oktober. Sudah 14 hari lebih kami beri waktu, tapi tidak ada respons positif dari pemerintah pusat,” ujarnya di hadapan massa yang memadati taman.
Dengan semangat Hari Pahlawan, Vendy mengingatkan kontribusi besar Kaltim bagi negara. “Kaltim menyumbang devisa ratusan triliun di tahun 2024, tapi perlakuan terhadap kami tidak adil. Lihat saja infrastruktur di sini – bandara APT yang disebut internasional tapi rumputnya mencapai 60 cm, jalan berlubang di mana-mana.”
Aksi yang berlangsung damai ini diwarnai orasi dari berbagai tokoh, termasuk Victor Juan dari DAD Kaltim. “Dulu pahlawan kita merebut kemerdekaan dari penjajah, hari ini kita merebut kembali kekayaan kita yang dirampas pusat,” serunya disambut gemuruh peserta.
Posko tenda yang didirikan menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. “Kami tidak anti pemerintah, tapi kami minta diperlakukan adil. Kaltim punya puluhan suku yang hidup berdampingan, semuanya merasakan ketidakadilan ini,” tambah Vendy.
Tidak hanya mendirikan tenda, mereka juga memberikan secara simbolik jaket pelampung sebagai simbol ancaman terkait penutupan jalur sungai mahakam.
Ancaman penutupan jalur batu bara di Sungai Mahakam kembali ditegaskan. “Ini bukan keinginan kami, tapi jika tidak ada respons, kami terpaksa tutup akses transportasi batu bara. Itu satu-satunya cara agar suara kami didengar,” papar Vendy dengan nada prihatin.
Aksi yang murni berasal dari aspirasi masyarakat ini dihadiri sejumlah tetua adat dan ketua forum. Mereka bersatu tanpa memandang latar belakang politik atau golongan, menyuarakan satu tuntutan: keadilan bagi hasil SDA Kaltim.
“Kami percaya Presiden Prabowo akan mendengarkan keluhan kami dan mempertimbangkan keputusan Menkeu,” harap Victor menutup orasinya.
Posko protes yang akan berlangsung hingga 13 November ini menjadi penanda bahwa suara rakyat Kaltim tidak bisa lagi diabaikan. Masyarakat menunggu tindakan nyata dari pemerintah pusat sebelum memutuskan langkah eskalasi berikutnya. (*)
