Jakarta, Sketsa.id – Nama Munir Said Thalib bukan sekadar catatan dalam buku sejarah. Ia adalah nyala api perjuangan hak asasi manusia (HAM) Indonesia, yang padam secara tragis di atas pesawat Garuda Indonesia pada 7 September 2004. Dua dekade lebih telah berlalu, namun teriknya keadilan yang diperjuangkannya masih terasa menyengat. Kini, secercah harapan baru muncul. Komnas HAM secara resmi membuka kembali penyelidikan atas kasus yang telah menjadi luka kolektif bangsa ini.
Kematian Munir bukanlah akhir cerita, melainkan awal dari sebuah misteri panjang yang menyibak tabir impunitas dan kegelapan. Perjuangan tanpa lelah keluarga, para aktivis, dan masyarakat sipil akhirnya mendorong pintu pengadilan untuk diketik kembali. Ini adalah upaya untuk menjemput keadilan yang sempat terabaikan.
Sebuah Tragedi di Atas Awan
Kronologi peristiwanya masih membekas. Munir, sang pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), tengah dalam perjalanan ke Belanda untuk melanjutkan studi S2-nya. Di ketinggian 40.000 kaki, di atas langit Rumania, ia mulai merasakan gejala aneh: mual, muntah, dan sesak napas.
Awalnya diduga serangan jantung, hasil otopsi di Belanda justru mengungkap kebenaran yang lebih pahit: Munir tewas akibat keracunan arsenik dosis tinggi. Kematiannya adalah sebuah pembunuhan terencana, eksekusi diam-diam yang dilakukan dengan presisi mengerikan.
Satu-satunya pelaku yang berhasil dihukum adalah Pollycarpus Priyanto, seorang pilot Garuda yang berada di pesawat itu. Ia divonis 20 tahun penjara pada 2008 sebagai eksekutor, tetapi bebas bersyarat pada 2018. Vonis itu terasa hambar, karena pertanyaan terbesarnya tak pernah terjawab: Siapa dalang di balik semua ini?
Liku-Liku Penyelidikan dan Dinding Kekuasaan
Penyelidikan kasus ini seperti mencoba menembus kabut tebal. Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk pemerintah menemukan indikasi kuat keterlibatan oknum dalam institusi negara, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).
Nama Muchdi Purwoprandjono, mantan Deputi V BIN, sempat muncul ke permukaan dan didakwa. Namun, pengadilan pada 2008 memvonisnya bebas karena kurangnya bukti. Sejak saat itu, kasus ini mandek. Rekomendasi TPF seolah menguap, dokumen-dokumen penting hilang, dan saksi-saksi kunci seakan dibungkam. Kasus Munir menjadi simbol betapa kuasa dan kekebalan hukum (impunitas) bisa mengubur kebenaran.
Babak Baru: Komnas HAM Turun Tangan
Di tengah keputusasaan, angin segar berhembus. Pada September 2025, Komnas HAM secara resmi membentuk tim ad hoc untuk membuka kembali penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus Munir.
Langkah ini bukan tanpa tekanan. Desakan keras dari Koalisi untuk Munir (KASUM) dan masyarakat sipil menjadi pendorong utamanya. Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM, bahkan berani menancapkan tenggat waktu dan menyatakan kesiapannya untuk mundur jika penyelidikan tidak tuntas hingga 8 Desember 2025.
Hingga saat ini, tim telah memeriksa 18 saksi, termasuk mantan pejabat dan saksi kunci, serta mengais kembali dokumen-dokumen lama yang mungkin tercecer. Ini adalah upaya terstruktur untuk menembus dinding diam yang selama ini menghalangi keadilan.
Mengapa Kasus Ini Masih Relevan untuk Kita Semua?
Bagi generasi yang mungkin baru mengenal nama Munir melalui dokumenter atau thread media sosial, kasus ini bukan sekadar nostalgia kelam.
- Melawan Lupa dan Impunitas: Kasus Munir adalah pengingat bahwa perjuangan menegakkan keadilan seringkali berhadapan dengan kekuatan besar. Menuntaskannya berarti menegaskan bahwa tidak ada satu pun yang kebal dari hukum.
- Memuliakan Para Pembela HAM: Munir mewakili suara-suara pemberani yang sering dibungkam. Keberhasilan mengungkap kasus ini akan menjadi bentuk perlindungan simbolis bagi para aktivis HAM yang masih berjuang hingga hari ini.
- Pelajaran tentang Konsistensi: Perjuangan tanpa henti dari almarhumah istri Munir, Suciwati, dan para koleganya selama 21 tahun mengajarkan kita tentang arti konsistensi dan ketidakrelaan pada ketidakadilan.
Perjalanan masih panjang. Tantangan dari kekuatan lama masih nyata. Namun, pembukaan kembali kasus ini oleh Komnas HAM adalah sinyal bahwa harapan untuk keadilan tidak pernah benar-benar padam. Seperti kata Munir sendiri, “Kau boleh memiliki kekuatan, tapi tanpa keadilan, kekuatanmu adalah tirani.”
Kini, kita semua adalah saksi untuk melihat apakah Indonesia mampu melepaskan diri dari jerat tirani tersebut dan akhirnya memberikan keadilan yang telah dinanti terlalu lama untuk Munir. (*)
