Samarinda, Sketsa.id — Muhammad Husni Fahruddin, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur sekaligus Ketua Fraksi Golkar menyerukan perubahan menyeluruh dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, bukan sekadar menguntungkan korporasi.
Dalam keterangannya pada Senin, 12 Mei 2025 lalu, Fahruddin menyoroti ketimpangan selama ini, di mana kekayaan alam Kaltim didominasi perusahaan besar, sementara masyarakat lokal tetap terpinggirkan.
“SDA melimpah di Kaltim seharusnya menjadi pengungkit kesejahteraan, bukan hanya dinikmati segelintir pihak. Masyarakat jangan terus jadi penonton di tanah sendiri,” tegas politisi yang akrab disapa Ayub ini.
Ia mengkritik minimnya kontribusi sektor pertambangan dan energi terhadap peningkatan taraf hidup warga. Menurutnya, kebijakan saat ini cenderung memprioritaskan investor ketimbang melibatkan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi.
“Perlu regulasi daerah yang menjamin partisipasi masyarakat dari hulu ke hilir. Mereka harus punya kontrol dan peran strategis,” ujarnya.
Fahruddin menegaskan, rakyat Kaltim tidak boleh hanya menjadi pekerja di tanah sendiri, melainkan pemilik hak pengelolaan yang adil. Ia mendorong pembentukan sistem inklusif agar masyarakat bisa terlibat aktif dalam rantai produksi SDA.
Politisi Golkar ini juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga swasta, bersinergi menciptakan model pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada keadilan sosial.
“Kita butuh komitmen bersama untuk mengubah paradigma pengelolaan SDA demi masa depan Kaltim yang lebih sejahtera,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
