Samarinda, Sketsa.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melakukan lawatan pertama ke jantung Kaltim, menyambangi Kantor DPD PDIP setempat. Dalam pertemuan akrab bertajuk Ngopi Bareng bersama awak media dan kader, Senin(02/02/2026) sore, ia membawa amanat khusus dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Kantor partai harus menjadi rumah bersama,” ujar Hasto, mengutip pesan Mega. “Rumah bagi kader, simpatisan, terutama anak-anak muda untuk berdiskusi, berlatih, hingga kursus bahasa asing. Ini wujud partai yang hidup dan relevan,” tegasnya di hadapan Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis dan Bendahara Edi Damansyah.
Kunjungannya tak sekadar silaturahmi. Hasto menjadikannya podium untuk menyosialisasikan rekomendasi Rakernas PDIP, dengan menohok isu politik ekologi. Ia menyoroti kondisi lingkungan Kaltim yang dilihatnya dari udara. “Banyak titik tambang. Sungai-sungai menghitam. Ini memerlukan perhatian dan kebijakan yang berpihak pada pelestarian,” kritiknya.
Bela Kedaulatan Rakyat, Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung
Isu demokrasi lokal menjadi sorotan tajam. Menanggapi maraknya wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah, Hasto dengan lantang menyatakan sikap baku partainya. Ia menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah harga mati yang tak bisa ditawar.
“Sikap kami jelas dan tegas. Kedaulatan ada di tangan rakyat, karena itu Pilkada harus tetap langsung. Bukan melalui perwakilan di DPRD yang rentan intervensi,” tegasnya. Menurut Hasto, legitimasi pemimpin yang berasal dari suara langsung rakyat lebih kuat dan memastikan akuntabilitas.
Ia juga memperingatkan bahaya intervensi antar lembaga negara, menyebut Pilkada langsung sebagai salah satu benteng terakhir kedaulatan rakyat di daerah.
Dukung Langkah Ananda Emira Moeis Kawal Penuntasan Masalah Jembatan Mahulu
Persoalan konkret di Kaltim turut dibedah. Hasto menyatakan dukungan penuh terhadap upaya kader partainya di DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang getol menyoroti insiden berulang Jembatan Mahulu.
“Saya apresiasi langkah Mbak Ananda yang terus mendorong penyelesaian tuntas. Kalau ada pelanggaran, hukum harus ditegakkan. Harus ada efek jera,” ujar Hasto mendukung.
Ananda Emira Moeis, yang hadir dalam kesempatan tersebut, kemudian menjelaskan kompleksitas masalah. “Ini persoalan sistemik. Bukan cuma faktor alam, tapi juga kedisiplinan menjalankan aturan: jadwal lintas, muatan, kelayakan kapal. Perlu pengawasan ketat dari KSOP, TNI AL, hingga Balai Sungai,” paparnya selaku Sekretaris DPD PDIP Kaltim dan Wakil Ketua II DPRD Kaltim itu.
Ia menegaskan bahwa dampaknya multidimensi, mengancam keselamatan sekaligus melumpuhkan denyut ekonomi regional.
Hasto menutup pertemuan dengan menitipkan visi pembangunan Kaltim ke depan. “Pembangunan infrastruktur harus berimbang. Jangan hanya tol, tapi juga kereta api untuk mengangkut hasil bumi. Itu yang akan sejahterakan petani dan buruh,” pungkasnya.
Kunjungan dan pernyataan Hasto ini menegaskan posisi PDIP yang konsisten menjaga narasi kedaulatan rakyat dalam sistem politik, sekaligus menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu strategis dan lingkungan di daerah. (cc)
