Samarinda, Sketsa.id – Meski dinamika politik pasca-Pemilu 2024 masih bergulir, PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan diri tak akan mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan provinsi. Partai berlambang banteng moncong putih itu memilih bersikap sebagai mitra kritis yang konstruktif.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan bahwa dalam konteks pemerintahan daerah, istilah oposisi maupun koalisi tidak dikenal secara formal dalam sistem politik Indonesia.
“Di daerah, tidak ada istilah oposisi secara struktural. Yang ada adalah bagaimana partai bisa berperan dalam mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah demi kepentingan rakyat,” jelas Ananda yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim, Minggu (11/5/2025).
Menurutnya, PDI Perjuangan akan tetap mengambil peran aktif dalam mendukung program-program pemerintah daerah yang berpihak pada rakyat, sembari tetap memberikan masukan kritis terhadap kebijakan yang dianggap belum tepat sasaran.
“Kami mendukung program yang membawa manfaat. Tapi kalau ada yang perlu diperbaiki, tentu akan kami sampaikan. Kami tidak menutup mata dan telinga,” ujarnya tegas.
Salah satu program yang dinilai patut diapresiasi dan mendapat dukungan penuh adalah program pendidikan dan layanan kesehatan gratis bertajuk GratisPol, yang diusung oleh Gubernur Kaltim dari Partai Golkar. Ananda menilai program tersebut sejalan dengan garis perjuangan kerakyatan PDI Perjuangan.
“GratisPol adalah langkah yang baik untuk masyarakat. Kalau dijalankan dengan benar, tentu akan membawa dampak positif yang besar. Tapi tetap harus dievaluasi secara berkala agar manfaatnya bisa maksimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ananda juga menanggapi persepsi bahwa PDIP akan kembali mengambil sikap oposisi keras seperti era pemerintahan Presiden SBY.
Ia menegaskan bahwa belum ada arahan resmi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal sikap politik nasional PDIP untuk periode 2024–2029.
“Sampai hari ini, kami masih menunggu arahan dari DPP. Namun di tingkat daerah, sikap kami jelas: mendukung yang baik, mengoreksi yang keliru. Kolaboratif, bukan konfrontatif,” tandasnya.
Dengan sikap ini, PDI Perjuangan Kaltim menunjukkan komitmen untuk tetap hadir dalam dinamika pemerintahan daerah sebagai kekuatan penyeimbang, bukan pengganggu.( Adv/DPRD Kaltim).
