Samarinda, Sketsa.id – Tantangan ganda menyambut langkah awal Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di tahun 2026: serapan anggaran daerah yang merosot dan insiden beruntun di jembatan vital penghubung logistik. Dalam rapat evaluasi perdana pada senin (5/01/2026), kedua masalah kritis ini langsung disoroti, menandai pekerjaan rumah mendesak yang harus segera dituntaskan demi pemerataan pembangunan dan kelancaran perekonomian wilayah.
Rapat yang dimulai pukul 07.30 WITA dan dihadiri Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah ini menjadi ajang evaluasi komprehensif. Gubernur yang baru setahun memimpin itu menekankan pentingnya kinerja yang lebih gesit dan inovatif dari seluruh jajaran OPD di tahun ini. “Kita melaksanakan rapat briefing setiap hari Senin,” tegas Rudy, mengawali pertemuan yang turut membahas realisasi kinerja 2025 dan rencana percepatan di tahun baru.
Sorotan pada Serapan Anggaran
Evaluasi keuangan daerah menjadi perhatian utama. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim tahun 2025 mencapai Rp9,33 triliun, atau 93% dari target Rp10,03 triliun. Namun, serapan belanja APBD tercatat 86%, turun dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 91%. Anggaran belanja APBD Kaltim 2025 sendiri ditetapkan sebesar Rp21,74 triliun.
“Serapan anggaran hanya 86 persen dibanding tahun lalu 91 persen. Ada strategi nggak di awal ini?” tanya Rudy. Ia menyoroti perlunya strategi perencanaan yang lebih matang sejak awal tahun, termasuk kemungkinan menerapkan lelang dini. Komitmen untuk memperbaiki kinerja serapan anggaran pun ditegaskan.
Insiden Berulang di Jembatan Mahakam Ulu
Di luar isu anggaran, rapat juga membahas persoalan infrastruktur vital. Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di Samarinda kembali mengalami insiden tertabrak tongkang batu bara pada 4 Januari 2026. Ini adalah kejadian kedua dalam sebulan, setelah insiden serupa pada 23 Desember 2025.
Rudy menyebut jembatan ini sebagai satu-satunya penghubung logistik utama dari Balikpapan ke Samarinda Seberang, Bontang, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur, dan wilayah utara. “Jembatan Mahakam sudah tua sekali, nggak mungkin dilewati. Makota 2 juga nggak bisa dilewati,” jelasnya.
Meski jembatan tetap dibuka untuk lalu lintas, Pemprov Kaltim tidak merekomendasikan penggunaannya tanpa fender pelindung yang kini rusak. Tiga perusahaan tongkang telah dikenai kewajiban ganti rugi. Gubernur berencana menggelar rapat lanjutan dengan Forkopimda dan pihak terkait untuk membahas langkah mitigasi pencegahannya.
Evaluasi Infrastruktur Wilayah Utara
Sementara itu, evaluasi kondisi infrastruktur dari Kukar ke Bontang dilaporkan berjalan positif. Pemprov akan kembali melakukan pemantauan pada 15 Januari 2026 mendatang, khususnya untuk progres pembangunan Jembatan Nibung yang menghubungkan Kutai Timur dan Berau.
Komitmen perbaikan juga menyasar ruas jalan seperti Marangkayu di Kukar sepanjang 11 kilometer, serta sinkronisasi pembangunan akses menuju fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan pasar. Gubernur berharap dukungan arahan dari pemerintah pusat dapat mempercepat pemerataan infrastruktur di Kaltim.
Rapat evaluasi awal tahun ini menjadi penanda komitmen kepemimpinan Rudy Mas’ud untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan, sembari menyelesaikan persoalan mendesak yang berdampak langsung pada perekonomian dan mobilitas masyarakat.
