Samarinda, Sketsa.id – Komitmen untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Kalimantan Timur kembali ditegaskan oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menyampaikan pentingnya perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap kawasan yang secara geografis dan infrastruktur masih tertinggal tersebut.
Menurut Hasanuddin Mas’ud atau yang kerap disapa Hamas, pendekatan dalam penanganan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa disamaratakan. Wilayah 3T memiliki karakteristik unik yang menuntut strategi berbeda dibandingkan dengan kawasan perkotaan.
“Kondisinya sangat jauh berbeda. Infrastruktur terbatas, akses layanan publik rendah, dan budaya lokal juga memengaruhi. Maka dari itu, pendekatannya harus disesuaikan,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).
Disisi lain, Menteri Arifatul Choiri Fauzi memastikan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat program perlindungan perempuan dan anak di daerah-daerah 3T. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan agar dana yang telah disiapkan dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
Hamas menyambut baik komitmen tersebut dan menyatakan kesiapan DPRD untuk mengawal implementasi program di lapangan. Ia menyebut bahwa sedikitnya tujuh kabupaten di Kaltim telah masuk dalam daftar penerima dukungan pendanaan ini.
Meski belum menyebutkan nama-nama daerah secara spesifik, ia menegaskan bahwa wilayah-wilayah itu tergolong sulit dijangkau dan sangat membutuhkan perhatian.
“Sudah disiapkan anggarannya. Sekarang tinggal memastikan bagaimana pelaksanaannya agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai program ini berhenti di atas kertas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi dengan organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki akar kuat hingga ke tingkat desa. Menurutnya, keberadaan organisasi lokal bisa menjadi jembatan efektif dalam menjangkau komunitas dan mengedukasi masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak.
“Ormas punya jaringan yang kuat di akar rumput. Mereka tahu betul kondisi masyarakat, dan itu bisa sangat membantu jika disinergikan dengan program pemerintah,” jelasnya.
Lebih jauh, Hamas menekankan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
Ia berharap dengan kolaborasi berbagai pihak serta dukungan anggaran yang memadai, kualitas hidup perempuan dan anak di daerah 3T Kaltim dapat meningkat secara signifikan.
“Ini tentang masa depan generasi kita. Programnya sudah ada, anggarannya juga disiapkan. Sekarang waktunya memastikan semuanya berjalan dengan maksimal, menyentuh hingga pelosok,” tutupnya. (Adv/ DPRD Kaltim)
