Samarinda, Sketsa.id – Polemik pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sempat ramai di media sosial akhirnya mendapat respons dari pimpinan DPRD Kaltim. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud membela kebijakan tersebut dengan sejumlah argumen, mulai dari prosedur yang sesuai aturan hingga pertimbangan efisiensi anggaran.
Hasanuddin menegaskan bahwa seluruh tahapan pengadaan telah mengikuti prosedur yang berlaku. Mulai dari Analisis Standar Belanja (ASB), pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga mekanisme pembelian melalui sistem e-katalog pemerintah.
“Analisis standar belanjanya ada, kemudian pengawasannya juga berjalan. Pengadaan dilakukan lewat e-katalog, jadi tidak mungkin dilakukan sembarangan,” ujar Hasanuddin, Senin (23/2/2026).
Salah satu alasan utama pengadaan baru adalah kondisi kendaraan dinas eksisting yang sudah tidak layak. Hasanuddin menjelaskan, sebagian besar kendaraan dinas yang digunakan saat ini telah berusia antara tujuh hingga sepuluh tahun. Kondisi tersebut dinilai tidak lagi optimal untuk mendukung mobilitas pimpinan daerah, terutama dengan intensitas perjalanan dinas yang cukup tinggi.
Ia bahkan mengungkapkan adanya insiden kendaraan operasional yang mengalami kendala saat perjalanan menuju Kutai Barat serta agenda kunjungan ke Berau. Kejadian tersebut menjadi salah satu pertimbangan perlunya pembaruan armada.
Selain faktor usia kendaraan, kondisi geografis Kalimantan Timur yang menantang juga menjadi alasan penting. Beberapa wilayah seperti Bongan hingga Penajam Paser Utara memiliki medan yang membutuhkan kendaraan dengan performa prima demi keamanan perjalanan.
Hasanuddin menekankan bahwa kendaraan yang diusulkan bukan sekadar untuk kenyamanan, melainkan untuk menjamin kelancaran dan keamanan agenda kerja pimpinan daerah di wilayah dengan kontur sulit.
Belum Ada Kendaraan Operasional di Jakarta
Hal menarik lain yang diungkapkan Hasanuddin adalah belum tersedianya kendaraan operasional pemerintah provinsi di Ibu Kota Jakarta. Selama ini, mobilitas kegiatan kedinasan maupun penyambutan tamu di Jakarta masih mengandalkan sistem sewa kendaraan.
“Kita ini belum punya kendaraan operasional di Jakarta. Kalau ada tamu atau kegiatan, akhirnya harus sewa. Seharusnya memang ada,” ungkapnya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan publik mengapa mobil dinas mewah tersebut justru lebih sering terlihat di Jakarta daripada di Samarinda.
Hasanuddin menekankan bahwa pengadaan ini sejatinya adalah upaya efisiensi anggaran jangka panjang. Biaya perawatan kendaraan tua yang terus meningkat, menurutnya, justru lebih boros dibandingkan pengadaan unit baru dengan perencanaan matang.
“Ini bukan soal kenyamanan, tapi efisiensi. Daripada terus-menerus biaya perawatan, lebih baik dilakukan pengadaan dengan perhitungan yang matang,” pungkasnya.
Pernyataan Hasanuddin ini diharapkan dapat meredakan polemik yang sempat memanas di masyarakat. Dengan penjelasan prosedural dan alasan teknis, DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim berharap publik dapat memahami urgensi pengadaan kendaraan dinas baru untuk mendukung roda pemerintahan di Kalimantan Timur. (cc)
