Pangkalpinang, Sketsa.id – Di tengah terik mentari Bangka Belitung, Presiden Prabowo Subianto melangkah tegap di Smelter PT Tinindo Internusa, menyaksikan momen bersejarah yang mengguncang. Pada Senin (6/10/2025), ia tiba di Bandara Depati Amir, Kabupaten Bangka Tengah, disambut hangat oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Gubernur Hidayat Arsani, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, dan Kapolda Irjen Pol Drs. Hendro Pandowo. Tujuannya jelas: menyerahkan aset rampasan kasus korupsi timah senilai Rp300 triliun, yang melibatkan nama-nama besar seperti Harvey Moeis cs, kepada PT Timah Tbk.
Ini bukan sekadar seremoni. Penyerahan aset—berupa ingot timah, alat berat, hingga smelter ilegal—merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk merebut kembali kekayaan negara yang dirampas koruptor. Diperkirakan bernilai Rp1,45 triliun hingga Rp7 triliun, aset ini diserahkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di hadapan Presiden, menjadi simbol harapan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA). Turut mendampingi Prabowo adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, menegaskan kerja sama lintas lembaga yang solid.
Kejutan Monasit: Harta Karun Rp128 Triliun
Di tengah acara, Prabowo mengungkap temuan yang bikin mata terbelalak: logam tanah jarang berupa monasit ditemukan di enam tambang ilegal yang disita. “Satu ton monasit bernilai hingga 200.000 dolar AS,” ujarnya dengan semangat, seperti penjelajah yang menemukan harta karun. Dengan estimasi 40.000 ton monasit di kawasan tersebut, potensi nilai ekonomi mencapai US$8 miliar—setara Rp128 triliun dengan kurs saat ini. “Tanah jarang ini nilainya sangat besar,” tambahnya, menyoroti peluang monasit untuk teknologi hijau, dari baterai listrik hingga komponen canggih.
Namun, di balik potensi itu, ada luka mendalam. Enam smelter ilegal ini, kata Prabowo, telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun, mencakup hilangnya royalti, pajak, dan kerusakan lingkungan yang tak ternilai.
“Kita bisa bayangkan betapa besar dampaknya,” tegasnya, sembari mengapresiasi kerja keras aparat penegak hukum yang membongkar jaringan korupsi ini. Langkah ini, lanjutnya, adalah bagian dari misi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk membersihkan kawasan hutan dan mengelola mineral secara legal di Babel.
Tekad Pemerintah: Basmi Tambang Ilegal, Selamatkan SDA
Prabowo tak main-main. “Ini bukti pemerintah serius. Kita bertekad membasmi penyelundupan, illegal mining, dan segala pelanggaran hukum,” katanya dengan nada tegas. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli, yang turut hadir, menambahkan bahwa penyerahan aset ini memperkuat sinergi antara ekonomi dan pelestarian lingkungan. Bagi masyarakat Babel, yang hidup dari napas industri timah, momen ini bagai angin segar. Aset yang kembali ke PT Timah diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, dan memulihkan lahan yang rusak akibat tambang liar.
Tantangan ke depan tak ringan. Bagaimana memastikan monasit ini diolah secara berkelanjutan tanpa jatuh ke tangan yang salah? Prabowo menjawab dengan penuh keyakinan: “Praktik seperti ini harus dihentikan.” Kunjungan ini bukan akhir, melainkan awal dari era baru pengelolaan SDA yang adil dan transparan. Monasit, dengan potensinya yang luar biasa, bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk melangkah ke depan dalam teknologi energi hijau.
Prabowo meninggalkan Babel dengan pesan yang menggema: “Kita selamatkan ini untuk rakyat.” Di balik angka-angka fantastis dan aset yang disita, ada harapan besar: kekayaan alam Indonesia harus menjadi fondasi kemakmuran, bukan lubang gelap korupsi. Warga Babel, dan seluruh rakyat Indonesia, kini menanti langkah nyata agar harta karun ini benar-benar menjadi berkah. (*)
