Jakarta, Sketsa.id – Presiden Prabowo Subianto menanggapi desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga perombakan Kabinet Merah Putih.
Respons ini disampaikan melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).Wiranto, yang mendapat mandat dari Prabowo, menyatakan bahwa presiden menghormati usulan para purnawirawan.
Ia menegaskan bahwa Prabowo memiliki ikatan emosional dengan mereka, mengingat latar belakang dan nilai-nilai perjuangan yang sama sebagai sesama prajurit.
“Beliau dan para purnawirawan punya almamater, pengabdian, dan jiwa Sapta Marga yang sama. Jadi, beliau sangat memahami aspirasi ini,” ujar Wiranto.
Meski begitu, Wiranto menjelaskan bahwa Prabowo tidak akan buru-buru memutuskan. Keputusan akan diambil setelah mempertimbangkan berbagai pandangan, bukan hanya dari satu sumber.
“Presiden perlu mempelajari usulan-usulan ini satu per satu. Ini bukan masalah ringan, melainkan sangat fundamental,” katanya.
Terkait desakan agar Gibran mundur melalui MPR, Wiranto tidak membantah bahwa isu tersebut termasuk dalam delapan poin tuntutan forum.
Namun, ia menegaskan bahwa untuk hal-hal di luar wewenang presiden, Prabowo tidak akan memberikan tanggapan langsung.
“Kebijakan presiden tidak lahir dari satu masukan saja. Beliau mendengar banyak pihak sebelum memutuskan,” tambahnya.
Wiranto juga mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam polemik yang berkepanjangan.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah menyampaikan delapan tuntutan secara resmi kepada Prabowo.
Dokumen itu ditandatangani oleh sejumlah tokoh, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Nama Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga tercatat sebagai pihak yang “mengetahui”.
Total, dokumen tersebut didukung oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.Desakan ini memicu perbincangan luas di masyarakat, namun Prabowo tampaknya memilih langkah hati-hati untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. (*)
